Perpustakaan Digital ITB

Pembangunan pada hakikatnya merupakan perbaikan dan perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dalam diskusi terkait pembangunan, tata kelola merupakan aspek yang menjadi perhatian utama. Tata kelola yang baik identik dengan manajemen pembangunan yang baik, yang dapat mendukung administrasi yang efektif, akuntabilitas dan transparansi. Berbagai literatur mengungkapkan bahwa dengan tata kelola yang baik berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Akuntabilitas merupakan elemen utama dalam prinsip tata kelola yang baik. Salah satu syarat terciptanya tata kelola yang baik adalah terjaminnya akuntabilitas. Dalam konteks tata kelola sektor publik, audit yang dilakukan oleh lembaga dalam suatu negara memiliki peranan penting dalam rangka menjamin akuntabilitas. Di indonesia, BPK RI berwenang melakukan audit terhadap pemerintah sesuai dengan perannya sebagai lembaga audit eksternal pemerintah. Salah satu jenis audit yang dilakukan oleh BPK RI adalah Audit Kinerja yang merupakan alat yang digunakan untuk menilai kegiatan atau proses kegiatan dengan harapan meningkatkan akuntabilitas dan memberikan dampak serta perbaikan. Dalam konteks audit kinerja sebagai produk kebijakan dari aktifitas tata kelola, perkembangan audit kinerja di BPK RI mengalami serangkaian dinamika dalam perjalanannya dan melibatkan banyak faktor yang bersifat partisipatori. Dalam hal ini berhubungan dengan sentral perhatian dalam kajian tata kelola yaitu agen-agen yang terlibat dalam aksi kolektif, nilai-nilai, kepentingan agen-agen, interaksi antara para agen, serta efek dari aksi kolektif tersebut terhadap para agen. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji ketika bagaimana perkembangan kebijakan audit kinerja dilihat dari sudut pandang jejaring aktor yang berelasi serta asosiasi-asosiasi yang terjalin dalam jaringan sebagai suatu hasil interaksi sosial. Studi terkait perkembangan audit kinerja telah banyak dilakukan namun berkisar antara metodologi dan praktik audit itu sendiri sedangkan penelitian dengan fokus analisis jejaring aktor belum banyak dilakukan. Dalam rangka memahami gambaran relasi antar aktor dan efek yang muncul dalam jaringan relasi maka penelitian ini berusaha mendeskripsikan hal tersebut dalam perspektif Actor-Network Theory. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dan pendekatan Actor-Network Theory, penelitian ini menganalisis jaringan aktor yang bersirkulasi dalam proses perkembangan kebijakan audit kinerja di BPK RI serta efek dan relasi yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi kebijakan audit kinerja di BPK RI mengalami perkembangan yang dinamis. Dalam prosesnya terjadi berbagai transformasi dan pergeseran-pergeseran yang dalam pergerakannya melibatkan aktor-aktor manusia dan non-manusia. Ini merupakan proses yang tersusun atas aksi-aksi dari beragam aktor dalam suatu topologi jaringan yang heterogen. Melibatkan aspek-aspek teknis antara lain peraturan perundang- undangan dan aktivitas pendanaan luar negeri. Perkembangan kebijakan audit kinerja di BPK RI tidak hanya inisiasi dari aktor-aktor lokal saja tetapi sejak awal telah melibatkan aktor global sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari tataran global dalam kebijakan yang dihasilkan. Jaringan yang terbentuk juga menghasilkan efek relasi kuasa dan kehadiran struktur atau tatanan sosial. Selain itu, analisis dengan menggunakan ANT memperlihatkan bagaimana kebijakan dapat terus bergerak dan berubah sebagaimana interaksi antar aktor yang berelasi dan berasosiasi di dalam maupun di luar jaringan. Juga memperlihatkan bahwa pembentukan kebijakan dapat melibatkan berbagai macam aktor dan jaringan yang dapat mempengaruhi substansi dari produksi kebijakan itu sendiri. Untuk itu, dalam proses produksi kebijakan penting untuk memperhatikan asosiasi-asosiasi heterogen yang muncul dan terbentuk maupun dibentuk serta translasi yang terjadi untuk dijadikan refleksi dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan. Penelitian lanjutan dapat diperluas dengan objek pada instansi lain agar memberikan gambaran yang lebih kaya terkait perkembangan audit kinerja di Indonesia.