![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
COVER Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC  ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 1 Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 2 Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 3 Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 4 Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
BAB 5 Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
PUSTAKA Swasthi Marsha Hapsari
PUBLIC Roosalina Vanina Viyazza
Program Jak preneur adalah salah satu inisiatif pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang paling sukses dari Dinas PPUMKM di Jakarta. UMKM sangat penting bagi ekonomi global, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan dalam memanfaatkan aset pengetahuan mereka secara efektif untuk meningkatkan daya saing, terutama bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Studi ini menyelidiki implikasi manajemen pengetahuan dalam program Jak preneur organisasi pemerintah di bawah pengawasan Dinas PPUKM (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah). Lebih lanjut, temuan penelitian ini akan membantu UMKM mengatasi hambatan pertumbuhan berbasis pengetahuan. Tesis ini menyelidiki konsep manajemen pengetahuan (KM) dalam konteks organisasi publik pemerintah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik-praktik Manajemen Pengetahuan dalam organisasi pemerintah, memeriksa pendekatan yang ada saat ini, tantangan, serta strategi dan kerangka kerja yang potensial untuk perbaikan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FDG) dengan berbagai perspektif dari pemilik UMKM, manajer, mentor, dan fasilitator untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, yang akan diklasifikasikan ke dalam empat kategori: orang, proses, teknologi, dan tata kelola. Setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses manajemen pengetahuan, sehingga dapat mempercepat tujuan organisasi untuk meningkatkan standar UMKM. Temuan penelitian ini dapat membantu para pembuat kebijakan, praktisi UMKM, dan peneliti untuk merancang dan mengimplementasikan inisiatif manajemen pengetahuan yang efektif. Sistem yang diusulkan dimaksudkan untuk digunakan untuk memperjelas manajemen Dinas PPUMKM (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah), termasuk tidak hanya peran dan tanggung jawab, tetapi juga bagaimana sistem manajemen pengetahuan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehari-hari.