digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-COVER
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-BAB 1
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-BAB 2
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-BAB 3
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-BAB 4
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-BAB 5
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

2008 TA PP ADITI ERLANGI 1-PUSTAKA
Terbatas  rikrik
» Gedung UPT Perpustakaan

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem yang terdesentralisasi menimbulkan kompetisi antar daerah dalam penyelenggaraan sektor publik. Di sisi lain, desentralisasi juga menyebabkan kapasitas fiskal yang berbeda antar daerah yang berimplikasi pada perbedaan pengeluaran daerah bagi sektor publik. Pendidikan merupakan sektor publik yang paling mendasar bagi kehidupan seorang anak yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang dapat memberikan jaminan anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sehingga seharusnya setiap daerah di Indonesia dapat memberikan pendidikan dimana setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang setara. Kota Bogor, Depok dan Bekasi merupakan kota-kota maju di area metropolitan dimana desentralisasi dapat bekerja secara efektif, sehingga memungkinkan adanya kompetisi antar kota-kota tersebut. Namun dalam hal pendidikan, terdapat perbedaan kinerja pendidikan antar ketiga kota tersebut dan hal ini menjadi masalah karena kinerja pendidikan yang berbeda dapat menghambat seorang anak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesejahteraan di masa depan. Hal-hal tersebut memunculkan pertanyaan penelitian yaitu apakah perbedaan kinerja pendidikan dasar dan menengah antar kota tersebut terjadi karena adanya perbedaan anggaran antar daerah. Jika hal tersebut terjadi maka bertentangan dengan semangat konstitusi. Studi yang mengkaji pengaruh denstralisasi fiskal terhadap perbedaan kinerja pendidikan dasar dan menengah di Kota Bogor, Depok dan Bekasi ini menggunakan pendekatan comparative case study untuk mengetahui pengaruh anggaran yang berbeda terhadap kinerja pendidikan antar kota, serta mengetahui perbandingan efisiensi setiap kota dalam mengalokasikan anggarannya terhadap kinerja pendidikan yang dihasilkan. Kinerja pendidikan yang dimaksud terlebih dahulu dikaji berdasarkan studi literatur dan content analysis, sehingga menghasilkan 6 indikator kinerja dan 3 variabel anggaran. Hasil studi mengenai pengaruh anggaran terhadap kinerja pendidikan menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda-beda dalam setiap jenjang pendidikan. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perbedaan kinerja pendidikan di Kota Bogor, Depok dan Bekasi, walaupun pengaruhnya terjadi pada indikator yang berbeda pada setiap jenjang. Pengaruh tersebut juga disertai dengan adanya inefficiency kota Bogor, Depok dan Bekasi dalam menggunakan anggarannya, dengan demikian desentralisasi fiskal tidak bekerja secara efektif dalam meningkatkan kinerja pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan yang sama bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang setara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, studi ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja pendidikan di Kota Bogor, Depok dan Bekasi adalah dengan menambah jumlah anggaran bagi kegiatan tertentu yang berkontribusi dalam meningkatkan nilai setiap indikator kinerja. Selain itu pemerintah perlu menijau kembali sistem desentralisasi bagi pendidikan yang selama ini digunakan agar pemanfaatan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kinerja pendidikan dapat berlangsung lebih efisien. Upaya lain yang dapat ditempuh juga dengan pembuatan standar dan pengalokasian anggaran bagi pendidikan agar lebih efisien dan tepat sasaran.