Data menjadi kebutuhan utama dalam pemerintahan saat ini, karena data harus
akurat dan valid untuk mendukung layanan dan pengambilan kebijakan. Namun,
institusi biasanya menghadapi masalah data, seperti duplikasi data, akurasi data,
ketidaklengkapan data, validitas data, ketersediaan data, dan lain-lain. Masalahmasalah
ini telah terjadi di banyak institusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
maka dibutuhkan manajemen data. Referensi manajemen data yang banyak
digunakan saat ini adalah DAMA-Data Management Body of Knowledge
(DMBOK). DAMA telah mengidentifikasi 11 area fungsi utama manajemen data
yang komprehensif. Tata kelola data diidentifikasi sebagai komponen inti dari
manajemen data, mengikat bersama 10 fungsi lainnya.
Penelitian ini menghasilkan rancangan kerangka kerja manajemen data untuk
pemerintah Indonesia. Rancangan kerangka kerja mengadopsi manajemen data
beberapa pemerintah dan kerangka kerja DAMA-DMBOK, selanjutnya
dimodifikasi untuk dapat memenuhi kebutuhan pemerintah Indonesia. Hasil
rancangan terdiri dari 14 area fungsi utama manajemen data. Adapun perbedaan
terhadap kerangka kerja DAMA-DMBOK yaitu terdapat penambahan 3 fungsi
manajemen data yaitu Open data, Data Dissemination dan Data Collection.
Pengujian dilakukan dengan metode matrik kebutuhan dan hasil capaian untuk
mengetahui kapabilitas rancangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah
Indonesia dan metode triangulasi sumber data terhadap kerangka kerja DAMADMBOK
sebagai pembanding untuk mengidentifikasi kesesuaian rancangan yang
dihasilkan.