digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Data menjadi kebutuhan utama dalam pemerintahan saat ini, karena data harus akurat dan valid untuk mendukung layanan dan pengambilan kebijakan. Namun, institusi biasanya menghadapi masalah data, seperti duplikasi data, akurasi data, ketidaklengkapan data, validitas data, ketersediaan data, dan lain-lain. Masalahmasalah ini telah terjadi di banyak institusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan manajemen data. Referensi manajemen data yang banyak digunakan saat ini adalah DAMA-Data Management Body of Knowledge (DMBOK). DAMA telah mengidentifikasi 11 area fungsi utama manajemen data yang komprehensif. Tata kelola data diidentifikasi sebagai komponen inti dari manajemen data, mengikat bersama 10 fungsi lainnya. Penelitian ini menghasilkan rancangan kerangka kerja manajemen data untuk pemerintah Indonesia. Rancangan kerangka kerja mengadopsi manajemen data beberapa pemerintah dan kerangka kerja DAMA-DMBOK, selanjutnya dimodifikasi untuk dapat memenuhi kebutuhan pemerintah Indonesia. Hasil rancangan terdiri dari 14 area fungsi utama manajemen data. Adapun perbedaan terhadap kerangka kerja DAMA-DMBOK yaitu terdapat penambahan 3 fungsi manajemen data yaitu Open data, Data Dissemination dan Data Collection. Pengujian dilakukan dengan metode matrik kebutuhan dan hasil capaian untuk mengetahui kapabilitas rancangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah Indonesia dan metode triangulasi sumber data terhadap kerangka kerja DAMADMBOK sebagai pembanding untuk mengidentifikasi kesesuaian rancangan yang dihasilkan.