Perpustakaan Digital ITB

Kota pada era global mengalami persaingan satu dengan yang lain dalam menarik berbagai aktivitas ekonomi untuk berinvestasi di dalam kotanya. Branding kota menjadi perangkat yang banyak digunakan Pemerintah Kota setempat sebagai strategi dalam menstimulasi perkembangan kota dan ekonomi tersebut melalui pembentukan persepsi target pasar, manajemen daya tarik hingga pembentukan citra dan identitas kota. Sejak branding kota merupakan instrumen yang dominan diatur oleh Pemerintah dalam kebijakan publiknya maka muncul tuntutan publik atas transparansi hasil yang didapatkan dari inisiasi program branding kota tersebut. Bersamaan dengan hal itu pendekatan New Public Management dalam organisasi pemerintahan mewajibkan atas semua kinerja program yang dijalankan dapat terukur dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sehingga branding kota sebagai instumen kebijakan Pemerintah juga perlu untuk dijabarkan secara jelas apa saja yang menjadi bukti keberhasilannya. Pada pendekatan manajemen publik keberhasilan suatu program dinilai dari tercapainya indikator performa yang ditetapkan. Studi ini melihat pengaplikasian strategi branding tidak secara baik dapat dijelaskan dan cenderung bersifat abstrak karena tidak termuat dalam rencana pembangunan maupun rencana strategis. Kota Batu sebagai wilayah studi ditemukan juga belum memiliki manajemen performa dari strategi branding yang digunakan. Kota Batu sendiri merupakan kota yang cukup berhasil dalam mengaplikasikan branding sebagai strategi pengembangan dan promosi destinasi pariwisata yang ditawarkan. Strategi branding yang merupakan agenda politis dari kepemimpinan yang menjabat dan seiring pergantian masa jabatan menjadikan strategi branding Kota Batu sulit untuk dijabarkan apa yang selama ini menjadi bukti keberhasilannya karena seringkali butuh waktu yang lama untuk terwujud. Sehingga studi ini mencoba untuk merumuskan kerangka indikator performa sebagai instrumen manajemen performa Pemerintah terhadap program branding yang dijalankan di Kota Batu. Dengan terumuskannya indikator performa dari strategi branding maka akan dapat lebih jelas tujuan apa yang ingin dicapai, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut hingga digunakan sebagai kerangka evaluasi dari Pemerintah setempat dalam melihat hal apa yang perlu didorong agar tujuan dapat dicapai. Indikator performa perlu dirumuskan secara baik agar konteks keberhasilan dari branding dapat digambarkan secara menyeluruh. Metode Consensus Building dengan menggunakan teknik Delphi dinilai efektif untuk merumuskan indikator performa tersebut dengan melibatkan berbagai pihak baik akademisi, praktisi, dan pemerintah sendiri. Modifikasi teknik paper pencil Delphi dengan menggunakan media elektronik dan internet digunakan dalam penelitian ini.ii Pendekatan statistik deskriptif dalam menilai konsensus dalam Delphi digambarkan dengan nilai Koefisien Konkordansi (W) dan nilai Inter Quartile Range (IQR). Identifikasi awal indikator performa dilakukan dengan review terhadap literatur dan praktik branding kota. Didapatkan indikator performa branding kota mencakup 5 dampak yakni dalam aspek image/identity, ekonomi, behavioral, infrastruktural, dan institusional. Berdasarkan hasil analisis Delphi disepakati terdapat 79 indikator performa branding Kota Batu sebagai Kota Wisata. Hasil indikator performa yang berhasil dirumuskan dirangkai sebagai kerangka indikator performa melalui pendekatan model logis dan hubungan kausalitas antar indikator yang terbentuk. Model logis indikator terbagi menjadi output, outcome dan impact. Kriteria deskriptif ditetapkan dalam merumuskan indikator dalam kerangka output, outcome, dan impact. Indikator impact menggambarkan tujuan sesungguhnya yang dicapai dalam jangka panjang yang juga dapat digunakan sebagai keberhasilan sesungguhnya dari branding Kota Batu. Didapatkan indikator impact mencakup aspek image/identity dalam awareness brand kota yang terbentuk, aspek ekonomi dalam pertumbuhan GDP kota, aspek behavioral dari loyalitas target pasar yang terbentuk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan aspek institusional dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah terhadap masyarakat.