Perpustakaan Digital ITB

Smart city merupakan salah satu konsep pengelolaan kota yang diadopsi di Indonesia. Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang mulai menerapkan konsep tersebut dalam mengembangkan potensi kotanya. Pada tahap awal pengembangan smart city, kota Padang Panjang memprioritaskan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis digital yang merupakan bagian dari salah satu dimensi smart city, yaitu smart governance. Ditemui beberapa permasalahan terkait smart governance, seperti pemanfaatan TIK yang masih rendah oleh masyarakat ataupun pemerintahan dan belum terciptanya integrasi data antar instansi pemerintah. Sebagai dimensi yang diprioritaskan, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi smart governance dalam mewujudkan Smart City di kota Padang Panjang. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan sasaran penelitian, yaitu; 1. mendeskripsikan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, 2. mengevaluasi implementasi smart governance dengan cara mengukur tingkat kematangannya (maturity level). 3. merumuskan rekomendasi pengembangan smart governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Sementara data sekunder didapatkan dari instansi terkait dan kajian dokumen. Analisa data dilakukan dengan metode analisis konten, deskriptif kualitatif dan analisis skoring. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi smart city, khususnya pada dimensi smart governance sudah cukup baik dari sisi pelaksana. Hal ini terlihat dari tercapainya pelaksanaan program yang terdapat dalam rencana aksi sesuai target yang ditetapkan. Kemudian ditemukan faktor pendorong keberhasilan implementasi, yaitu ketersediaan landasan teori dan dukungan teknologi, kejelasan dan konsistensi isi kebijakan, alokasi sumberdaya keuangan, kondisi sosial ekonomi, dukungan dari publik, dukungan dari badan atau lembaga atasan yang berwenang dan komitmen dan kemampuan para pejabat pelaksana. Sementara faktor yang menjadi penghambat adalah keberagaman perilaku dari kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap total penduduk yang besar, keterpaduan diantara lembaga atau instansi pelaksana dan terbatasnya akses pihak luar. Dari analisis terhadap tingkat kematangan smart governance, didapatkan bahwa dimensi smart governance berada pada tahap managed atau dikelola dengan baik ditandai dengan sudah mulai terintegrasinya pelayanan publik, penggunaan TIK dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan.