Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan telah diterapkannya bentuk baru mekanisme birokrasi pemerintahan yaitu e-government. Kapolri melalui program Grand Strategy Polri mendukung kebijakan pemerintah dengan mengimplementasikan IT dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sudah banyak software atau aplikasi di Polri yang bertujuan untuk mendukung tugas kepolisian, namun masih terdapat beberapa permasalah pada perangkat lunak Polri dalam penerapannya dan masih ditemukan permasalahan pokok berdasarkan pengukuran dalam ITK Polri. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, Polri membutuhkan suatu desain tata kelola pengembangan perangkat lunak yang memiliki keamanan informasi yang kuat. Penelitian ini membahas tentang desain tata kelola pengembangan perangkat lunak di Polri yang keamanan informasinya terjamin. Framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISO/IEC/IEEE 12207: 2017 dan ISO/IEC 27001: 2013, dan metode pengembangan perangkat lunaknya menggunakan model waterfall dalam SDLC. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen tata kelola pengembangan perangkat lunak yang dalam implementasinya menjamin keamanan informasi. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan pimpinan Polri dalam mempersiapkan proyek pengembangan software di Polri.