Perpustakaan Digital ITB

Salah satu prasyarat terlaksananya good governance adalah setiap warga negara memiliki identitas kependudukan yang tunggal dan unik. Namun kondisi saat ini sistem informasi yang dibangun oleh instansi penerbit nomor identitas nasional tidak terintegrasi satu sama lainnya. Sekitar 29 instansi yang merekam data penduduk dan menerbitkan nomor identitas yang berbeda. Dalam proses penerapannya, terjadi beberapa permasalahan seperti replikasi dan redudansi data hingga muncul kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan terhadap data identitas warga negara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemendagri saat ini sedang menyelenggarakan program pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, dengan memberikan akses kepada lembaga yang telah melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan. Dalam proses penerapannya, masing-masing instansi penerbit identitas menyimpan data identitas warga nya menggunakan sistem yang terpusat. Terdapat kelemahan dalam sistem terpusat ini yaitu adanya potensi data dapat diubah secara sepihak dan ketergantungan terhadap Dukcapil sebagai penyedia jasa data identitas dasar warga negara. Pada penelitian ini solusi yang diajukkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan sistem terdistribusi teknologi blockchain. Dalam penelitian ini, dibahas bagaimana perancangan sistem keamanan penyimpanan data identitas nasional terintegrasi dengan teknologi blockchain serta mengimplementasikannya melalui framework Hyperledger. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil memenuhi 100 % test-case serta sistem mampu mengakomodir 1.814.400 transaksi per hari. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi blockchain dapat mendukung implementasi integrasi data identitas nasional dan meningkatkan keamanan data identitas warga negara.