Perpustakaan Digital ITB

Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Hal tersebut tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta 2018-2022 berikut bersama pulau-pulau kecil yang masuk ke dalam pembangunan prioritas sebagai destinasi wisata KSPN Kepulauan Seribu, salah satunya adalah Pulau Tidung. Kegiatan pariwisata yang berlangsung di pulau kecil tidak akan terwujud tanpa adanya infrastruktur yang memadai dan mampu menunjang kegiatan wisata. Keadaan infrastruktur dasar yang ada di Pulau Tidung kian memprihatinkan sehingga dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna mencapai kondisi optimal sebagai destinasi wisata skala nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan evaluasi guna mengetahui kondisi kelayakan infrastruktur dasar penunjang pariwisata yang kini dimiliki oleh Pulau Tidung. Penelitian ini melakukan evaluasi kelayakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan pada tiap komponen pariwisata 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) berdasarkan standar minimal pelayanan yang tertuang dalam kriteria dan indikator hasil analisis konten berbagai standar, mengingat belum tersedianya standar nasional terkait infrastruktur dasar pariwisata pada pulau kecil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang dilakukan untuk menentukan indikator yang harus dipenuhi tiap infrastruktur dasar. Analisis yang dilakukan adalah analisis konten, analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan metode evaluasi semu untuk menentukan kelayakan infrastruktur dasar penunjang kegiatan pariwisata di Pulau Tidung sebagai salah satu bagian dari KSPN Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa infrastruktur dasar yang ada di Pulau Tidung cukup layak dalam menunjang kegiatan pariwisata di Pulau Tidung dengan persentase kelayakan sebesar 51,66% dengan rincian kelayakan infrastruktur pada komponen atraksi bersifat kurang layak dengan persentase 43,34%, kelayakan infrastruktur pada komponen amenitas bersifat cukup layak dengan persentase 56,75%, dan kelayakan infrastruktur pada komponen aksesibilitas bersifat cukup layak dengan persentase sebesar 54,89%.