Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah Indonesia merupakan sebuah organisasi besar dan kompleks yang terdiri dari banyak entitas pemerintah yang saling terhubung. Sebagian besar organisasi pemerintah saat ini masih bekerja pada silo masing-masing sehingga proses bisnis pemerintah terfragmentasi dan duplikasi sistem dan teknologi menciptakan hambatan dalam interoperabilitas layanan pemerintah. Hal ini merupakan penyebab utama rendahnya tingkat keberhasilan program e-government nasional yang diindikasi oleh kurangnya strategi yang koheren. Untuk memfasilitasi penciptaan hubungan dan meningkatkan interoperabilitas antar lembaga, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan arsitektur pemerintah secara luas dan Enterprise Architecture (EA) adalah solusi terbaik. Akan tetapi, EA adalah konsep yang cenderung diterapkan dalam lingkup suatu organisasi atau perusahaan dibanding negara. Pengembangan EA di dalam organisasi pemerintah tanpa panduan dan standar perancangan EA di tingkat nasional akan tetap menghasilkan silo antar organisasi pemerintah. Di lain sisi, keterbatasan kerangka kerja EA untuk mendukung integrasi pemerintah secara luas dan faktor internal negara merupakan alasan utama bahwasannya negara dengan segala kompleksitasnya tidak dapat secara langsung diasumsikan sebagai sebuah enterprise. Penelitian ini mengusulkan metode pengembangan Government Enterprise Architecture (GEA) untuk lingkup pemerintah Indonesia yang menguraikan tahapan-tahapan dan langkah-langkah logis yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk mengembangkan strategic EA di tingkat nasional. Metodologi ini merupakan hasil modifikasi terhadap TOGAF ADM melalui empat tahapan proses penyesuaian yakni identifikasi komponen utama, definisi proses, pembentukan layer, dan pengembangan siklus hidup metodologi. Penelitian ini juga menghasilkan rancangan Indonesian Government Enterprise Architecture (IGEA) sebagai sebuah kerangka kerja operasional EA untuk memandu perencanaan, perancangan, implementasi dan pemeliharaan EA yang efektif di lingkup organisasi pemerintah Indonesia agar sejalan dengan praktik EA di tingkat nasional. Metodologi dan rancangan IGEA dievaluasi menggunakan metode triangulasi terhadap sumber data dan literatur GEA dan terhadap TOGAF sebagai kerangka kerja pembanding untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kapabilitas kerangka kerja yang dihasilkan terhadap syarat praktik EA di lingkup pemerintah Indonesia secara menyeluruh.