digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Besarnya agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur skala besar memunculkan era baru dalam pengembangan megaproyek di Indonesia. Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebagai wujud pengembangan koridor strategis nasional dan solusi kejenuhan infrastruktur transportasi eksisting, hadir dengan dilengkapi berbagai kompleksitas yang terbentuk tidak hanya dari pengembangannya sebagai suatu megaproyek, tetapi juga dari iklim pengembangan lahan untuk penyediaan jaringan infrastruktur di Indonesia serta berbagai indikasi permasalahan pengembangan lahan. Dengan mengacu pada teori pengembangan lahan, teori pengembangan megaproyek, dan teori institusional serta peraturan perundangan yang berlaku, studi ini mendalami proses pengembangan lahan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari awal inisiasi proyek hingga pengadaan tanah dengan mengidentifikasi tahapan yang terjadi di lapangan, lembaga dan interaksi antarlembaga yang terlibat, dan faktor pendorong dan penghambat selaku institusi yang berpengaruh dalam rangkaian proses tersebut. Melalui studi literatur dan wawancara semi terstruktur, dilakukan analisis deskriptif, konten, dan pengkodean yang menunjukkan adanya berbagai subproses yang terjadi secara paralel dan saling mempengaruhi dalam tahapan pengembangan lahan megaproyek eksisting. Selain itu, ditemukan berbagai lembaga baru disertai interaksi antarlembaga di lapangan yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan megaproyek. Terlebih dengan teridentifikasinya berbagai institusi unik yang berpengaruh terhadap rangkaian proses pengembangan lahan, maka studi ini semakin mempertegas urgensi perencanaan pengembangan lahan bagi megaproyek top-down yang lebih matang, stabil, dan mampu mengantisipasi dinamika stakeholders dan institusi yang ditemukan di lapangan.