Adanya pergeseran paradigma dalam membangun daerah dari sentralisasi ke desentralisasi karena adanya pemikiran bahwa kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar terhadap urusan yang seharusnya diurus oleh daerah karena lebih memahami karakteristik wilayah dan masalah di daerah. Selain itu, dirasakan membatasi inovasi dan kreatifitas pemerintah di daerah untuk mengembangkan wilayahnya dari segi politik dan ekonomi. Oleh karena itu hal tersebut menjadi sebagian dari alasan pendorong mulai diterapkannya otonomi daerah yang lebih baik sebagai pendekatan dalam membangun daerah dan juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.
Berdasarkan kebijakan pemerintah yang merubah pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi, maka menimbulkan dugaan bahwa adanya pengaruh terhadap peningkatan ekonomi wilayah. Pada kenyataannya sejauh ini pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah masih mengalami perdebatan panjang karena di sisi lain banyak teori-teori desentralisasi fiskal yang mendukung bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Akan tetapi, di sisi lain banyak temuan-temuan studi yang bertolak belakang dengan kebijaksanaan yang seperti biasanya (conventional wisdom) bahwa desentralisasi fiskal biasanya menghasilkan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi.
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui adakah hubungan pengaruh peningkatan kapasitas fiskal daerah terhadap peningkatan perekonomian daerah dilihat melalui indikator-indikator dalam PDRB menurut penggunaan seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa. Selain menguji komponen fiskal sebagai variabel indpenden, kajian ini juga menggunakan variabel kontrol yang diduga akan mempengaruhi peningkatan ekonmi wilayah. Fungsi dari variabel kontrol tersebut untuk melihat kekonsistenan dari komponen fiskal dalam memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi wilayah. variabel kontrol yang dimaksud adalah jumlah penduduk, tingkat pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pembentukan modal tetap bruto. Penelitian ini melingkupi 33 wilayah provinsi di Indonesia dengan rentang waktu 12 tahun (2004-2015). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data panel sebagai bahan dasar dalam melakukan kajian dan menggunakan metode analisis regresi ekonometrik data panel dalam menguji model-model yang disusun secara metematis.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dasarnya instrumen desentralisasi fiskal yang merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi wilayah, yang ditunjukkan dengan peningkatan indikator ekonomi wilayah oleh komponen fiskal. Namun di sisi lain perlu digaris bawahi juga bahwa signifikansi positif dari setiap komponen fiskal hanya terbatas pada indikator-indikator ekonomi tertentu, belum secara konsisten mampu mempengaruhi peningkatan pada semua indikator ekonomi wilayah tersebut. Terutama komponen DAU yang walaupun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi wilayah, akan tetapi koefisiennya bernilai negatif. Hal itu berarti, ketika terjadinya peningkatan terhadap komponen DAU akan menurunkan komponen ekonomi wilayah tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan logika efisiensi, karena seharusnya dengan keberadaan komponen desentralisasi fiskal sebagai input, seharusnya memberikan peningkatan terhadap ekonomi wilayah yang dilihat melalui indikator-indikator ekonomi wilayah yang diuji.