digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-COVER.pdf


2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-BAB 1.pdf

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-BAB 2.pdf

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-BAB 3.pdf

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-BAB 4.pdf

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-BAB 5.pdf

2008 TA PP JIMMY WILOPO 1-PUSTAKA.pdf

Air bersih merupakan salah satu hal yang penting mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, pada salah satu target Milenium Development Goals, negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah menyepakati untuk untuk meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih agar mampu menyediakan air bersih minimal kepada setengah dari proporsi penduduknya sampai tahun 2015. Sebenarnya, penyediaan fasilitas air bersih merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi pemerintah dihadapkan pada masalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan pembangunan dibutuhkan suatu strategi pendanaan dalam menyiasati persoalan finansial pembangunan.Tujuan penelitian ini ialah merumuskan suatu skema sistem pendanaan dalam skala provinsi untuk memecahkan persoalan pembangunan bergulir dengan titik tolak pemecahan persoalan finansial sehingga pendanaan bergulir tersebut bisa berkelanjutan. Alasan pemilihan lingkup wilayah penelitian dalam skala provinsi adalah karena sampai saat ini untuk unit wilayah yang lebih kecil, misalnya kabupaten dan kota belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Kemudian, penelitian ini berorientasi pada wilayah perkotaan karena dalam hal akses terhadap air bersih, masyarakat perkotaan menghadapi kendala yang lebih banyak dibandingkan masyarakat perdesaan.Penyusunan skema pendanaan ini meliputi aspek analisis finansial dalam hal aliran dana (cash flow) dan pendanaan (funding requirement). Analisis yang dilakukan terlebih dahulu adalah analisis terhadap kapasitas pelayanan air bersih yang telah ada. Selanjutnya dilakukan analisis proyeksi tambahan kapasitas yang ingin dikembangkan beserta biaya yang dibutuhkan. Biaya yang dibutuhkan inilah yang akan dikelola melalui skema pendanaan bergulir.Karena pendanaan dilakukan secara bergulir, dana yang dikucurkan tidak perlu sebesar total biaya yang diperlukan untuk skala perkotaan. Jika dana yang tersedia cukup besar, pemberian pinjaman bisa dimulai dari SPAM yang membutuhkan biaya yang besar, tetapi jika dana yang tersedia tidak terlalu besar atau malah kecil, pemberian pinjaman bisa dimulai dari SPAM yang membutuhkan biaya tidak terlalu besar atau kecil. Setelah setiap SPAM mulai mengembalikan pinjaman, pinjaman tersebut bisa digulirkan untuk mendanai SPAM yang lainnya. Penyusunan skema pendanaan ini memberikan pemahaman bahwa strategi pendanaan bergulir untuk pengembangan pelayanan air bersih memiliki potensi untuk diterapkan.Dari hasil analisis terhadap salah satu skenario pengembangan kapasitas pelayanan air bersih yaitu untuk mengejar target MDGs, total biaya yang dibutuhkan adalah Rp 1,85 trilyun. Dari skema pendanaan dengan penilaian sangat optimis bahwa dana yang tersedia besar, dengan asumsi waktu untuk melakukan pengembangan adalah 2 tahun berarti pemberian pinjaman sudah harus selesai dilakukan pada tahun 2014; diperoleh bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan air bersih skala perkotaan di Jawa Barat adalah Rp 1,32 trilyun.