Perpustakaan Digital ITB

Abstrak: Tesis ini menyampaikan telaah guna mengidentifikasi persoalan mendasar yang perlu diatasi dalam nienegakkan tatanan sistem pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional sebagai suatu gerakan yang lebih tangguh. Tinjauan terhadap kebijakan K3 mulai dari awal dilaksanakannya pengawasan ketenaga kerjaan tahun 1817 dan terakhir kebijakan Sistem Manajemen K3 yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja tahun 1996, menunjukkan bahwa betapa rumusan di dalam kebijaksanaan K3 tersebut telah disusun dengan landasan pertimbangan yang meliputi permasalahan K3 di industri. Akan tetapi diamati bahwa tujuan, strategi, dan kebijaksanaan guna mendukung terwujudnya sistem kerja nasional yang sesuai dengan norma-narma K3 tidak dapat dilaksanakan seperti yang digariskan. Dalam telaah ini ditunjukkan adanya dua persoalan mendasar yang menjadi penghalang bagi pengimplementasian kebijaksanaan K3, yaitu kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sistem K3, dan adanya kegagalan perusahaan yang terinduksi dari adanya kegagalan pemerintah tersebut. Kegagalan perusahaan menerapkan kebijaksanaan K3 merupakan induksi dari kegagalan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi sistem K3. Penegakan hukum yang longgar dengan tidak memberikan sanksi yang berat bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan K3, juga merupakan penyebab kegagalan pemerintah maupun kegagalan perusahaan atau manajetnen. Dengan demikian maka tujuan penulisan tesis ini adalah secara spesifik dan berdasarkan observasi empirik, mengidentifikasi faktorfaktor yang merupakan penyebab sukarnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maupun yang mendukung penerapan sistem tersebut, dan selanjutnya melakukan analisis untuk mengungkapkan gagasan-gagasan untuk memungkinkan ditiadakannya faktor-faktor penghalang dan diperkuatnya faktor-faktor pendukung. Adapun tempat dilakukannya penelitian adalah di PT. Bukaka Teknik Utama (BTU) dengaii pertimbangan bahwa manajamen BTU telah memberikan komitmen untuk menerapkan sistem K3 di perusahaannya.Metode penelitian ini adalah evaluasi, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, yaitu melakukan wawancara dan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dan informasi yang diperoleh dianalisa secara kualitatii Hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya untuk mengatasi persoalan mendasar dalam penerapan sistem K3 tersebut secara tuntas tampaknya cukup pelik, tetapi bukan tidak mungkin. Pertama, unsur perusahaan atau manajemen perlu berperan dan berfungsi lebih aktif, dan unsur manajemen perlu memberikan 'committment' yang tinggi untuk mengimplementasikan kebijaksanaan K3 yang dibuatnya. Kedua, unsur pemerintah; dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, perlu lebih memahami perannya dan tidak bertindak diskriminatif, melainkan menciptakan iklim kepastian dan memfasilitasi kehidupan berindustri. Ketiga, unsur tenaga kerja harus lebih berusaha keras untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerjanya serta meningkatkan pemahaman mereka tentang tujuan pelaksanaan sistem K3 adalah untuk semua pihak terlebih dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Upaya ini tampaknya hanya dapat terwujud bila semua unsur yang terkait dapat berperan lebih aktif dan adanya penegakan hukum yang kuat (supremasi hukum).