Perpustakaan Digital ITB

Integrasi data pertanahan yang akurat berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, data bidang tanah antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak masih mengalami ketidaksinkronan baik secara spasial maupun nonspasial. Pada lokasi studi, yaitu Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, terdapat 4.393 bidang tanah dari BPN dan 3.901 bidang tanah dari Bapenda yang memerlukan proses sinkronisasi dan validasi data. Proyek capstone ini bertujuan untuk merancang sistem integrasi data spasial dan nonspasial bidang tanah antara BPN dan Bapenda melalui platform R3Di for SALAD yang terdiri atas geodashboard berbasis web, aplikasi Android, prosedur pendataan terintegrasi, serta petunjuk teknis penggunaan sistem. Integrasi spasial dilakukan menggunakan transformasi Affine berbasis GCP dan validasi ICP, sedangkan integrasi nonspasial dilakukan melalui pencocokan atribut NIB, NOP, nama wajib pajak, dan luas bidang tanah. Hasil integrasi menunjukkan bahwa dari 3.901 bidang tanah yang dianalisis, hanya terdapat 6 bidang yang memenuhi kriteria match atau sebesar 0,154% dari keseluruhan data, dengan nilai Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 46,96 meter. Rendahnya tingkat kesesuaian data disebabkan oleh perbedaan referensi data, geometri bidang tanah, dan atribut identifikasi antara data BPN dan Bapenda. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan berhasil mendukung sinkronisasi data melalui mekanisme validasi dan pengelolaan data terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi proses pengumpulan dan validasi data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama Geo-dashboard dan aplikasi Android berjalan sesuai skenario pengujian, dengan QA lulus, QC memenuhi parameter, serta UAT sebesar 95,10% untuk aplikasi Android dan 96,47% untuk Geo-dashboard yang termasuk dalam kategori sangat layak, serta Performance Efficiency menunjukkan kinerja yang tinggi. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan layak digunakan sebagai pendukung pengelolaan data pertanahan dan PBB yang lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan.