Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini mengkaji peran Government Public Relations (GPR) dalam membentuk kolaborasii pemangku kepentingan dalam tata kelola Ciletuh– Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGP), Jawa Barat, Indonesia. Sebagai anggota dalam jaringan UNESCO Global Geoparks, CPUGGP secara yuridis dan teoretis dimandatkan untuk berfungsi tidak hanya sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai platform pembangunan holistik yang mengintegrasikan konservasi geologi, edukasi lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui pendekatan bottom-up. Terlepas dari legitimasi institusional yang kuat dan struktur tata kelola yang berlapis, CPUGGP menghadapi kesenjangan implementasi yang signifikan dalam menjalankan kolaborasi pemangku kepentingan yang bermakna dan berkelanjutan sebagaimana prinsip dasar dari UNESCO Global Geopark. Temuan awal menunjukkan adanya stagnasi dampak sosial-ekonomi lokal, di mana tingkat keterisian homestay dan inisiatif berbasis masyarakat di area inti menunjukkan tanda-tanda penurunan dibandingkan dengan destinasi non-geopark. Hal ini menunjukkan bahwa branding simbolis saja tidak cukup untuk menghasilkan ketahanan jangka panjang tanpa arsitektur tata kelola yang kuat yang mampu mencetak inovasi baru. Penelitian ini berangkat dari asumsi mendasar bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemangku kepentingan tidak disebabkan oleh ketiadaan program atau forum formal, melainkan oleh kegagalan komunikasi strategis untuk berfungsi sebagai instrumen inti tata kelola. Praktik GPR yang ada dalam manajemen Geopark masih terjebak dalam logika administratif yang memprioritaskan visibilitas seremonial dan diseminasi informasi satu arah dibandingkan pembangunan kapasitas relasional. Akibatnya, keterlibatan pemangku kepentingan sering kali terjebak dalam partisipasi yang tidak bermakna yakni partisipasi yang bersifat prosedural dan simbolis. Studi ini berargumen bahwa partisipasi harus didefinisikan ulang melampaui sekadar kehadiran fisik namun tentang penguatan peran para pemangku kepentingan dimulai dari faktor distribusi pengaruh dan kekuatan pengambilan keputusan di seluruh spektrum Pentahelix. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan kritis: (1) memetakan level partisipasi aktor Pentahelix; (2) mengevaluasi efektivitas strategi GPR dalam mendukung tata kelola berkelanjutan; dan (3) mengidentifikasi kesenjangan struktural dan relasional yang menghambat kolaborasi. Untuk memberikan diagnosis yang mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, mengintegrasikan wawancara mendalam dengan para aktor kunci, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Kerangka analitis menggunakan Spektrum IAP2 (International Association for Public Participation), Matriks partisipasi digunakan untuk memvisualisasikan relasi kekuasaan yang asimetris antara pemerintah, aktor bisnis, akademisi, komunitas, dan media. Temuan mengungkapkan bahwa tata kelola CPUGGP masih bersifat hierarkis secara signifikan. Pemerintah menempati posisi "Empower" yang tersentralisasi, memegang otoritas penuh atas pengambilan keputusan dan sumber daya. Sebaliknya, aktor lain masih berada pada level rendah yakni "Inform" dan "Consult". Akademisi dimanfaatkan terutama sebagai legitimator teknis untuk validasi, bisnis terlibat melalui skema CSR berbasis proyek tanpa integrasi strategis jangka panjang; dan media berfungsi sebagai saluran diseminasi untuk narasi resmi. Komunitas lokal memandang diri mereka sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Kondisi ini menghasilkan regresi partisipasi di mana keaktifan para pemangku kepentingan di awal terbentuknya Geopark menurun menjadi keterlibatan yang bersifat episodik dan seremonial. Sebagai solusi bisnis strategis, penelitian ini mengusulkan Pentahelix Orchestration Framework. Kerangka kerja ini dibangun di atas empat pilar: (1) transformasi GPR dari fungsi teknis-administratif menjadi arsitektur tata kelola relasional; (2) pembentukan Storynomics Living Lab sebagai platform penceritaan kreatif bersama; (3) pengembangan Tata Kelola Digital Terintegrasi (Digital Trinitas) untuk memastikan transparansi dan dialog berkelanjutan; dan (4) penerapan Tata Kelola Narasi Strategis untuk menyelaraskan tujuan kolektif. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada reposisi Public Relations sebagai fungsi tata kelola strategis, bukan sekadar peran teknis komunikasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan peta jalan bagi pengelola Geopark untuk merancang ulang keterlibatan pemangku kepentingan sebagai proses penghasil nilai. Dengan membingkai ulang partisipasi sebagai dinamika relasi kekuasaan dan penyelarasan narasi, penelitian ini menawarkan model yang dapat direplikasi bagi Geopark lain untuk mencapai pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan target Pembangunan Berkelanjutan.