Perpustakaan Digital ITB
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan peran aktif pegawai
dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Namun, partisipasi penggunaan
Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat masih rendah jika dibandingkan dengan metode pelaporan manual. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang
memengaruhi intensi whistleblowing pegawai melalui aplikasi WBS Jawa Barat.
Penelitian ini berfokus pada pengembangan model yang mengintegrasikan Theory
of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM), serta
mengeksplorasi peran variabel faktor organisasi dan nilai-nilai budaya untuk
memahami perspektif pegawai secara komprehensif. Sebelum pengujian, variabel
dan indikator divalidasi terlebih dahulu menggunakan Fuzzy Delphi Method (FDM)
bersama panel pakar untuk memastikan relevansi instrumen. Pengambilan data
dilakukan melalui kuesioner terhadap 173 pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik
Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan
perangkat lunak SmartPLS 4 untuk mengetahui interaksi dan signifikansi hubungan
variabel penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor subjective norms, public service
motivation, dan long-term orientation memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap intensi whistleblowing. Selain itu, perceived transparency dan perceived
security terbukti secara signifikan membangun perceived trust pegawai terhadap
mekanisme whistleblowing melalui WBS. Variabel whistleblowing education,
public service motivation, dan perceived seriousness of wrongdoing juga secara
signifikan mampu meningkatkan pemahaman pelaporan. Implikasi penelitian ini
menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada
ketersediaan aplikasi, tetapi juga aktif memperkuat dukungan sosial, meningkatkan
motivasi pelayanan publik, dan membangun orientasi masa depan kepada pegawai.
Dengan strategi tersebut, WBS Jawa Barat dapat berperan sebagai sarana
pengawasan internal yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta
mendukung perwujudan prinsip good governance di lingkungan pemerintahan.