digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

COVER RANI WIJAYANTI
EMBARGO  2029-07-16 

Indonesia menghadapi kesenjangan pembiayaan pembangunan yang signifikan, terutama dalam mendanai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan pembiayaan jauh di atas kapasitas fiskal dan perbankan. Masalah ini menginspirasi gagasan pembentukan Development Finance Institution (DFI) oleh Sindikat Banking and Finance1 sebagai lembaga katalis pembiayaan nasional yang bertugas memperkuat pembiayaan jangka panjang, terutama untuk proyek-proyek strategis. Dalam konteks tersebut, desain Special Purpose Vehicle (SPV) yang optimal menjadi mekanisme kunci untuk menarik investasi swasta, memisahkan risiko proyek dari neraca sponsor, serta mengelola berbagai risiko proyek secara lebih terstruktur untuk meningkatkan bankability proyek. Penelitian ini bertujuan merumuskan optimalisasi desain SPV di Indonesia, mencakup struktur kelembagaan, mekanisme risk allocation dan risk layering, dan integrasinya dengan fungsi mitigasi risiko DFI. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif meliputi studi literatur dan wawancara mendalam dengan perbankan, dalam hal ini Himbara, serta perwakilan Pemerintah, khususnya penjamin infrastruktur yang terlibat dalam pembiayaan PSN. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi praktik serta kendala desain SPV eksisting. Sementara itu, pendekatan kuantitatif meliputi simulasi risk-based loan pricing untuk membandingkan suku bunga kredit dengan dan tanpa credit enhancement Pemerintah dalam skema SPV, khususnya untuk melihat potensi penurunan premi risiko. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model Enhanced BUP, yang menekankan peran pemerintah sebagai arsitek pasar, reposisi DFI sebagai penyedia lapisan katalitik melalui instrumen de-risking, pemetaan risk allocation dan risk layering antar pemangku kepentingan, serta aktivasi jalur refinancingmelalui pasar modal. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, SPV dapat menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur jangka panjang dengan keterbatasan prudensial perbankan nasional untuk meningkatkan bankability PSN