Perpustakaan Digital ITB

Terdapat kekhawatiran global yang semakin meningkat bahwa sistem pangan saat ini tidak berkelanjutan dan bahwa produsen berskala kecil, meskipun memegang peran sentral, menghadapi berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh kemiskinan, akses layanan yang terbatas, dan ketimpangan struktural dalam pasar. Fairtrade, sebagai sebuah standar keberlanjutan yang bersifat sukarela dan bekerja dalam skala global, berupaya mengatasi sebagian ketimpangan tersebut dengan menyediakan harga minimum yang terjamin dan tambahan Fairtrade Premium yang ditujukan untuk pembangunan sosial-ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa hasil yang dicapai antar organisasi sangat bervariasi, dan penggunaan serta dampak Fairtrade Premium sangat bergantung pada tata kelola internal, representasi, dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menjawab kebutuhan praktis untuk memahami dinamika internal tersebut dengan berfokus pada satu koperasi kopi tersertifikasi Fairtrade di Aceh yang pernah mengalami krisis tata kelola, pencabutan sertifikasi, dan sertifikasi ulang terkait pengelolaan Fairtrade Premium. Penelitian ini dipandu oleh beberapa ide, yaitu bahwa para aktor koperasi membuat keputusan dengan informasi yang terbatas; bahwa norma, aturan, dan dinamika kelompok membentuk bagaimana sesuatu ditafsirkan; bahwa struktur tata kelola koperasi dan relasi kekuasaan memengaruhi siapa yang berpartisipasi dan siapa yang menetapkan agenda; dan bahwa faktor-faktor tersebut secara kolektif menentukan bagaimana keputusan dinegosiasikan dalam rapat dan akhirnya menghasilkan pola alokasi Fairtrade Premium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Fairtrade Premium dijalankan melalui struktur demokratis formal, tetapi kesenjangan kapasitas, informasi yang asimetris menyebabkan kekuatan menentukan arah penggunaan berada pada manajemen. Pola alokasi Premium Fairtrade juga ditemukan sangat memihak pada manfaat jangka pendek yang bersifat individual. Ini adalah akibat dari harapan atas manfaat langsung, kekecewaan terhadap pengelolaan organisasi di masa lalu, dan rendahnya kesadaran risiko perubahan iklim di kalangan petani, yang sering menafsirkan gangguan lingkungan sebagai sesuatu yang alami dan tak terhindarkan. Kelemahan tata kelola, peran yang tidak jelas, pengawasan yang terbatas, dan ketakutan terhadap konflik, juga memperkuat orientasi jangka pendek dan memperdalam ketergantungan pada satu pembeli, sementara tekanan finansial mendorong koperasi menggunakan Premium sebagai dukungan operasional, bukan investasi strategis.