Perpustakaan Digital ITB

Polusi udara merupakan isu keadilan sosial karena kelompok yang rentan secara sosial-ekonomi kerap menanggung beban kesehatan tidak proporsional, sementara bukti dari negara berkembang masih terbatas dan pemantauan stasiun tetap belum menangkap variasi konsentrasi pada skala permukiman. Penelitian ini mengevaluasi ketidaksetaraan distributif paparan PM2,5 di Kota Bandung dan hubungannya dengan kerentanan sosial-ekonomi. Konsentrasi diukur dengan pemantauan bergerak (mobile monitoring) menggunakan sensor berbiaya rendah terkalibrasi AS-LUNG-P yang dibawa berjalan kaki hingga ke gang sempit yang tidak terjangkau kendaraan. Sebanyak 20 dari 151 kelurahan, mewakili sekitar 23% penduduk kota, dipilih melalui stratifikasi kuintil berbobot populasi atas proporsi penduduk terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mencakup lima kelompok status sosial-ekonomi (SES) dari rentan (Q1) hingga sejahtera (Q5). Setiap rute sepanjang 1,7–3,4 km diukur pada empat periode harian selama tiga hari, menghasilkan 33.065 rekaman berresolusi 15 detik yang dianalisis dengan korelasi Spearman serta Concentration Curve dan Concentration Index (CI) berbobot populasi. Rata-rata kelompok SES Q1 (35,19 µg/m³) sekitar 1,5 kali kelompok SES Q5 (23,59 µg/m³), dengan rentang antarkelurahan 17,32–43,98 µg/m³ dan seluruh kelompok melampaui pedoman WHO 24 jam (15 µg/m³). Di antara empat indikator SES, hanya proporsi DTKS yang berkorelasi positif dan signifikan (p < 0,05). CI paparan rata-rata lemah walaupun signifikan (?0,062; p = 0,026), sedangkan CI frekuensi konsentrasi puncak (>P90) jauh lebih besar (?0,396; p < 0,001), dengan empat kelurahan SES Q1 yang hanya mencakup seperlima rute menyumbang 49,9% kejadian puncak. Beban tersebut bersumber dari kegiatan yang berlangsung tanpa zona penyangga di dalam permukiman padat, yaitu industri tahu rumahan berbahan bakar kayu, pembuangan sampah terbuka, dan lalu lintas di dalam gang. Ketidakadilan lingkungan di Kota Bandung karena itu terkonsentrasi pada kejadian paparan puncak, bukan pada paparan rata-rata, sehingga metrik rata-rata menyembunyikan beban kelompok rentan. Kebaruannya terletak pada pemaduan pengukuran beresolusi tinggi berbasis pejalan kaki dengan metrik ketimpangan formal pada skala kelurahan, sekaligus menyumbangkan bukti keadilan lingkungan dari kota di negara berkembang.