Perpustakaan Digital ITB

Armada angkutan tambang berbasis diesel diidentifikasi sebagai salah satu sumber dominan emisi Scope 1 pada operasi pertambangan di Indonesia. Empat perusahaan nikel besar yang tercatat di bursa mencatat 15,3 juta ton CO?-ekuivalen dihasilkan dari operasi tambang pada tahun 2023, diproyeksikan meningkat menjadi 38,5–39 juta ton CO?-ekuivalen seiring dengan rencana ekspansi yang sedang berjalan. Nilai tersebut setara dengan sekitar 4,5–5% dari total inventaris emisi sektor energi nasional Indonesia tahun 2023. Hidrogen hijau (gH?), yang diproduksi melalui proses elektrolisis menggunakan energi terbarukan, menawarkan jalur dekarbonisasi yang secara struktural mampu menghilangkan emisi Scope 1 sekaligus mengurangi paparan terhadap volatilitas harga bahan bakar fosil. Penelitian ini mengevaluasi kelayakan ekonomi dan waktu investasi strategis untuk adopsi hidrogen hijau pada operasi angkut tambang di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Discounted Cash Flow (DCF), analisis batas kelayakan (viability frontier), dan Real Options Valuation (ROV). Tiga jalur produksi dianalisis, yaitu sistem off-grid dengan penyimpanan baterai, sistem yang terhubung ke jaringan listrik (grid-connected) dengan dukungan Renewable Energy Certificates (REC), serta skenario Future 2030 yang memasukkan proyeksi penurunan biaya teknologi. Hasil analisis DCF menunjukkan bahwa produksi hidrogen off-grid secara struktural belum layak pada kondisi saat ini, dengan ?NPV dasar sebesar –USD 6.679.270. Bahkan pada skenario intervensi kebijakan paling agresif yang mengombinasikan kenaikan harga diesel menjadi USD 1,40/L, penurunan Levelized Cost of Hydrogen (LCOH) menjadi USD 7/kg, dan penerapan pajak karbon sebesar USD 40/tCO?, nilai ?NPV yang dihasilkan hanya mencapai USD 113.398, yang masih belum cukup untuk memicu keputusan investasi yang tidak dapat dibatalkan (irreversible investment) berdasarkan kondisi ambang batas ROV. Sebaliknya, skenario Grid+REC menghasilkan ?NPV positif sebesar USD 1.172.237, yang menegaskan bahwa akses terhadap infrastruktur jaringan listrik merupakan faktor pendorong utama dalam jangka pendek. Namun, kelayakan ekonomi skenario ini tereliminasi ketika tarif listrik PLN meningkat lebih dari 15%. Skenario Future 2030 menghasilkan ?NPV yang positif secara signifikan pada seluruh skenario LCOH yang dimodelkan tanpa memerlukan intervensi kebijakan, menunjukkan bahwa penurunan biaya teknologi mampu menghilangkan kesenjangan kebijakan karbon (carbon policy gap) secara penuh pada tahun 2030. Analisis ROV menggunakan model binomial 10-langkah mengonfirmasi tiga jalur strategis utama, yaitu membatalkan investasi (abandon) untuk skenario off-grid, melakukan investasi segera (invest immediately) untuk skenario Grid+REC, dan menunda investasi hingga tahun 2030 (defer to 2030). Selain itu, hasil ROV menunjukkan bahwa keputusan investasi pada skenario Grid+REC berubah dari Invest menjadi Defer ketika volatilitas (?) melebihi 30%, suatu ambang batas yang didorong oleh ketidakpastian teknologi, bukan harga listrik yang telah diasumsikan deterministik. Temuan ini menghasilkan titik balik (flip point) Return-to-Risk sebesar 3,33 yang tetap konsisten pada seluruh skenario eskalasi harga listrik. Untuk investasi teknologi hijau dengan margin ekonomi yang tipis, nilai ambang volatilitas (?) tersebut merepresentasikan tingkat kesiapan teknologi (technology-readiness threshold) sekaligus ambang batas finansial, sehingga perlu dilaporkan bersama Expanded Net Present Value (ENPV) sebagai metrik utama dalam pengambilan keputusan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur ROV, khususnya dalam konteks jalur transisi yang hanya memiliki kelayakan ekonomi marginal. Dengan mengintegrasikan ketidakpastian kebijakan, fleksibilitas waktu investasi, dan analisis jalur transisi ke dalam satu kerangka valuasi yang terpadu, penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan perusahaan pertambangan terkait perancangan pajak karbon, prioritas pembangunan infrastruktur jaringan listrik, serta penentuan waktu investasi strategis guna mendukung implementasi Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) serta tujuan transisi energi jangka panjang Indonesia.