Perpustakaan Digital ITB

Sebagai bagian dari ruang lingkup pekerjaan konstruksi, pemeliharaan jalan tol yang kinerjanya diatur oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu disiapkan untuk mendukung implementasi ekonomi sirkular sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pemerintah Indonesia yang termuat dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025- 2045. Penelitian ini mengadaptasi kerangka Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) sebagai bentuk kontrol kinerja perusahaan disertai penggabungan SPM dan prinsip ekonomi sirkular yang bertujuan untuk mengidentifikasi indikator kinerja pemeliharaan jalan tol yang dapat digunakan serta menganalisis kendala penerapan indikator apabila digunakan untuk mengukur kinerja pemeliharaan jalan tol. Dari hasil studi literatur dihasilkan rancangan dua puluh tiga indikator untuk dijadikan kuesioner yang dibagikan pada PT Jasamarga Tollroad Maintenance sebagai perusahaan penyedia jasa pemeliharaan jalan tol. Dari hasil kuesioner tersebut, dilakukan uji realibilitas, uji Aiken’s V, uji Aiken’s H, analisis statistik deskriptif (mean, standar deviasi, dan koefisien variasi), serta Relative Importance Index (RII) untuk dikategorikan dan dilanjutkan dengan wawancara untuk mendalami kendala penerapan indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan indikator kinerja utama yang lolos seluruh uji dan jejak keterukurannya sudah ada pada dokumen yang wajib diisi perusahaan, berturut-turut disusun menurut nilai Relative Importance Index, yaitu pemulihan area kerja (0,956), biaya umur layanan pemeliharaan (0,911), keandalan komponen hasil perbaikan (0,911), konsumsi energi fasilitas operasi (0,867), perbaikan sebelum penggantian (0,867), kelengkapan data material (0,867), efisiensi biaya energi fasilitas operasi (0,844), dan pemenuhan layanan pascapemeliharaan sirkular (0,822). Tujuh indikator masuk ke dalam kelompok indikator kinerja tambahan dengan syarat menyusul setelah pemahaman atas deskripsinya diseragamkan dan delapan indikator sisanya menjadi indikator kinerja usulan karena belum dapat dipakai pada kondisi saat ini di perusahaan. Selanjutnya melalui wawancara didapatkan enam buah kendala penerapan indikator yang menghambat penerapan indikator kinerja tambahan dan usulan, yaitu kelayakan finansial dan pengembalian investasi, kewenangan regulasi dan ketiadaan spesifikasi bahan daur ulang, kesiapan sumber daya, pencatatan dan sistem data, ambang tolok ukur indikator yang belum ditetapkan, serta koordinasi dengan pelaksana pekerjaan.