ABSTRAK
KAJIAN PERSEPSIONAL PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN:
ANALISIS FAKTOR DOMINAN DAN STRATEGI
MANAJERIAL PENINGKATAN KINERJA BUMD AIR
MINUM KOTA SEMARANG
Oleh
Elda Nuriza
NIM: 25725028
(Program Studi Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih
dan Sanitasi)
Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia, pilar kesehatan masyarakat,
sekaligus prasyarat pembangunan kota berkelanjutan yang permintaannya terus
meningkat dari waktu ke waktu. Penyediaan air minum di Indonesia menjadi
tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, namun BUMD
menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga
terkait tata kelola. Good Corporate Governance (GCG) diyakini sebagai solusi atas
persoalan tata kelola tersebut. Namun, penerapan GCG masih terbatas pada
kepatuhan administratif, tanpa internalisasi prinsip ke dalam aktivitas organisasi
sehari-hari. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji GCG dan kinerja
perusahaan secara terpisah, masih terbatas penelitian yang menguraikan pengaruh
kelima prinsip GCG secara individual terhadap kinerja multidimensional sekaligus
memetakan prioritas intervensi manajerial dalam satu kerangka analisis yang
komprehensif pada BUMD Air Minum. Penelitian ini menguji pengaruh persepsi
penerapan lima prinsip GCG, Transparency, Accountability, Responsibility,
Independency, Fairness, terhadap kinerja BUMD Air Minum yang diukur melalui
persepsi berdasarkan standar Laporan Kinerja BUMD Air Minum: Keuangan,
Pelayanan, Operasional, dan Sumber Daya Manusia. Metode analisis data
menggunakan SEM-PLS untuk menguji pengaruh, dan Importance-Performance
Map Analysis (IPMA) untuk memetakan prioritas intervensi berdasarkan kombinasi
tingkat kepentingan dan capaian aktual tiap prinsip. Data dikumpulkan melalui
kuesioner berskala Likert 1–5 kepada 106 pegawai tetap PERUMDAM Tirta
Moedal, diolah dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menemukan bahwa
Accountability, Responsibility, dan Fairness berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Transparency dan Independency tidak
signifikan meski arahnya tetap positif. Analisis IPMA mengidentifikasi
Accountability dan Responsibility sebagai prioritas utama perbaikan, importance
tinggi namun performance rendah, dengan pelaporan kinerja ke Pemerintah Daerah,
penanganan keluhan pelanggan, dan program CSR sebagai indikator berleverage
perbaikan tertinggi. Fairness perlu dipertahankan pada level capaiannya saat ini,ii
sementara Transparency dan Independency berisiko menyerap sumber daya
manajerial melebihi urgensinya.
Perpustakaan Digital ITB