Perpustakaan Digital ITB

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pasca reformasi telah memberikan kewenangan dan sumber daya fiskal yang besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk skema dana transfer ke daerah. Namun, peningkatan Transfer ke Daerah dan belanja APBD belum diimbangi dengan perbaikan layanan publik dasar serta kesejahteraan masyarakat secara merata dan signifikan. Persoalan utama diduga tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang diterima oleh daerah, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah sumber daya fiskal tersebut menjadi layanan dasar yang berdampak dan bermakna bagi masyarakat secara efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat efisiensi belanja daerah secara agregat dalam menghasilkan kombinasi layanan dasar terpilih yang bersifat prioritas, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkorelasi dengan inefisiensi biaya, serta menguji keterkaitan antara efisiensi biaya dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilihat melalui persentase penduduk miskin yang lebih rendah (P0). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel kabupaten/kota di Indonesia periode 2019 – 2024, dan sampel efektif setelah estimasi Stochastic Frontier Analysis (SFA) terdiri atas 2.424 observasi pada 477 kabupaten/kota. Analisis dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama menggunakan model SFA fungsi biaya Battese dan Coelli, (1995) dengan spesifikasi translog pada variabel output layanan untuk mengestimasi efisiensi biaya belanja daerah. Variabel biaya diukur melalui total realisasi belanja daerah yang disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Output layanan dasar prioritas terpilih yang digunakan mencakup sektor layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur konektivitas dasar, dengan mengontrol harga input, kualitas/standar layanan melalui IP SPM, serta karakteristik wilayah dan kondisi fiskal daerah. Determinan inefisiensi dianalisis melalui rasio TKD terhadap PAD tahun sebelumnya sebagai proksi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, nilai SAKIP sebagai proksi tata kelola akuntabilitas kinerja birokrasi, dan status DOB/daerah pemekaran sebagai proksi kelembagaan dasar daerah. Selanjutnya analisis pada tahap kedua menggunakan regresi data panel fixed effects untuk menguji asosiasi/keterkaitan antara skor efisiensi biaya dan persentase penduduk miskin (P0). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Indonesia belum seluruhnya beroperasi pada tingkat efisiensi biaya optimal. Rata-rata skor efisiensi biaya sebesar 0,88. Hal tersebut mengindikasikan adanya variasi kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar terhadap frontier biaya minimum yang ditentukan. Koefisien output layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur bernilai positif pada titik rata-rata sampel, sehingga memberikan dukungan awal bahwa ketiga output berperan sebagai cost driver dalam fungsi biaya. Pada persamaan inefisiensi, ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat terbukti berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan inefisiensi biaya. Sementara itu, temuan menarik pada nilai kategori SAKIP yang belum terbukti menurunkan inefisiensi biaya, bahkan berasosiasi positif dengan inefisiensi meskipun sebaran observasi dan stabilitasnya belum mendukung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola dan capaian akuntabilitas kinerja birokrasi yang diformulasikan dalam SAKIP belum sepenuhnya selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan layanan dasar dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian status DOB/daerah pemekaran pasca reformasi menunjukan korelasi negatif dengan inefisiensi biaya, mengindikasikan daerah hasil pemekaran cenderung berasosiasi negatif terhadap inefisiensi biaya meskipun bukan sebagai hubungan kausalitas mutlak. Sedangkan pada tahap kedua, model Fixed Effects menunjukkan bahwa skor efisiensi biaya berasosiasi negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat efisien tinggi dalam spesifikasi model cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang rendah setelah berbagai karakteristik wilayah dikendalikan. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi penggunaan APBD tidak cukup hanya dengan menilai besaran belanja yang dikeluarkan, tingkat serapan anggaran, ataupun kepatuhan administratif semata, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi layanan dasar secara efisien dan relevan bagi kesejahteraan masyarakat.