Perpustakaan Digital ITB

Pemerataan layanan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemerataan layanan pendidikan negeri berdasarkan prinsip spatial equity melalui integrasi aspek supply, accessibility, dan demand. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Urban Analytics dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis jaringan jalan (service area), estimasi populasi WorldPop berbasis dasymetric mapping, pendekatan location-allocation, dan unit analisis grid heksagonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi sarana pendidikan negeri di Kota Bandung masih belum merata dan cenderung semakin terkonsentrasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Analisis keterjangkauan berbasis jaringan jalan menunjukkan bahwa jenjang SD memiliki tingkat keterjangkauan tertinggi dengan cakupan layanan sebesar 93,68% wilayah Kota Bandung, diikuti SMA sebesar 91,70%, sedangkan SMP hanya mencapai 50,02% sehingga menjadi jenjang dengan tingkat keterjangkauan paling rendah. Integrasi antara aksesibilitas dan distribusi penduduk usia sekolah menunjukkan bahwa kesenjangan spasial layanan pendidikan terbesar terjadi pada jenjang SMP, dengan tingkat keterlayanan penduduk usia sekolah sebesar 84,54%, lebih rendah dibandingkan SD (98,82%) dan SMA (94,13%). Berdasarkan identifikasi wilayah prioritas, dilakukan pemodelan Maximum Coverage Location Problem (MCLP) untuk mengidentifikasi lokasi indikatif penambahan sarana pendidikan pada zona prioritas, yang menghasilkan 3 lokasi SD, 19 lokasi SMP, dan 6 lokasi SMA. Lokasi yang dihasilkan bersifat indikatif dan belum mempertimbangkan sekolah swasta, kapasitas sekolah, ketersediaan lahan, maupun aspek kelembagaan. Simulasi menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut mampu meningkatkan cakupan penduduk usia sekolah terlayani menjadi 99,77% pada jenjang SD, 98,78% pada jenjang SMP, dan 99,63% pada jenjang SMA. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan pendidikan negeri tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah fasilitas semata, tetapi perlu mempertimbangkan kesesuaian antara sebaran sarana, keterjangkauan aktual melalui jaringan jalan, dan distribusi kebutuhan penduduk usia sekolah untuk menghasilkan perencanaan fasilitas yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.