Perpustakaan Digital ITB

Pada saat ini pengembangan E-government pada pemerintah daerah sudah menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin global. Pengembangan e-government melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, inisialisasi, interaksi, transaksi dan pelayanan. Masing-masing tahapan mempunyai target yang harus dicapai. Dalam pencapaiannya perlu sebuah budaya yang harus dijalankan, budaya tersebut adalah budaya pengetahuan digital, budaya kerja digital, budaya komunikasi digital, budaya koordinasi digital, budaya pelayanan digital. Setiap organisasi mempunyai budaya organisasi yang dianut dan menjadi sebuah motor penggerak dalam melaksanakan setiap kegiatan. Budaya organisasi terbagi dalam empat model yaitu budaya klan, hirarki, adhokrasi dan market. Setiap model budaya mempunyai ciri khas dan pencapaian yang berbeda. Pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi pemerintahan mempunyai budaya organisasi yang dianut dan dijadikan penggerak dalam mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. Dalam tesis ini dibahas tentang pengembangan e-government yang berhasil dikembangkan pada saat ini dan budaya organisasi yang berjalan saat ini dan budaya yang diharapkan pada kondisi yang akan datang. Analisis yang dilakukan terkait dengan budaya organisasi yang berjalan pada saat ini dikaitkan dengan tahapan pengembangan e-government. Setelah itu dilakukan analisis terhadap budaya yang diharapkan oleh pemerintah daerah pada kondisi yang akan datang. Pengambilan data dilakukan di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan mengambil sampel pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul. DIY mempunyai ciri khas dari bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan, adanya kekuasaan raja yang ikut andil dalam menjalankan pemerintahan. Waktu pengambilan data dari bulan Maret hingga bulan Mei untuk melihat budaya yang sedang berjalan di ketiga pemerintahan daerah tersebut. Hasil akhir adalah sebuah model budaya organisasi di DIY yang sesuai dengan harapan dengan memasukkan budaya pada tahapan pengembangan e-government. Tujuan dari model ini agar pengembangan e-government dapat sesuai dengan budaya organisasinya. Budaya organisasi yang berjalan pada ketiga pemerintah daerah adalah budaya klan dan tahapan pengembangan e-government pada tahap inisialisasi menuju ke tahap interaksi. Budaya yang harus dijalankan adalah budaya klan yang dipengaruhi oleh budaya kerja digital menuju ke budaya komunikasi digital. Budaya yang diharapkan pada ketiga pemerintah daerah adalah pada kondisi yang akan datang tetap pada budaya klan, sehingga pada tahapan interaksi, transaksi dan pelayanan mengacu pada budaya tersebut. Posisi keenam kompetensi yang diharapkan oleh ketiga pemerintah daerah ini adalah karakteritik dominan, manajemen kepegawaian, perhatian/penekanan strategis, dan kreteria sukses pada budaya klan, sedangkan pada kompetensi pimpinan organisasi dan hubungan dalam organisasi berada pada model hirarki. Diharapkan pada tesis ini dapat memberikan kontribusi pada ketiga pemerintah daerah berupa pengetahuan dan pemahaman tentang budaya organisasi dalam pengembangan e-government. Rekomendasi budaya organisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses yang harus dilakukan pada tahapan pengembangan e-government.