Perpustakaan Digital ITB

Pemerintah Indonesia sedang melakukan transformasi menuju era Industri 4.0 dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai sarana untuk mencapai layanan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam implementasinya, kelayakan kebijakan SPBE perlu dinilai dan dievaluasi sesuai dengan sistematika pemantauan dan evaluasi yang telah diatur dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2024. Saat ini, proses evaluasi dokumen kebijakan tersebut masih dilakukan secara manual oleh sumber daya manusia yang ditunjuk. Proses manual ini menghadapi sejumlah kendala, seperti potensi kesalahan manusia dan perbedaan interpretasi di antara asesor eksternal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sistem otomatisasi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses evaluasi.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu menginterpretasikan dan menilai tingkat kematangan dokumen kebijakan SPBE secara otomatis, berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini mengadaptasi konsep Automated Compliance Checking (ACC) dengan memanfaatkan ontologi untuk merepresentasikan aturan, Natural Language Processing (NLP) untuk ekstraksi informasi, serta mekanisme berbasis logika untuk memeriksa kesesuaian dokumen kebijakan SPBE. Pendekatan ini mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Na’im dkk. (2017), yang menggunakan ontologi untuk memetakan elemen dokumen regulasi secara semi-otomatis. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap sepuluh instansi daerah dengan total 25 dokumen pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem otomatisasi penilaian tingkat kematangan SPBE berbasis ontologi dan regex berhasil ii menghasilkan nilai kematangan yang konsisten dengan penilaian manual oleh pakar. Sistem mampu menilai tingkat kematangan dokumen kebijakan SPBE dengan akurasi sebesar 0.86, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ontologi dapat digunakan secara efektif untuk menilai tingkat kematangan kebijakan SPBE. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem otomatisasi untuk menilai tingkat kematangan dokumen kebijakan SPBE, serta mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan melalui pendekatan berbasis ontologi dan aturan berbasis regex.