Perpustakaan Digital ITB

Abstrak : Perkembangan Kota Cirehon secara fisik telah melampaui batas wilayah administrasi, meluas ke wilayah pedesaan disekitarnya. Hal ini disebabkan kepesatan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan perkotaan, sementara ketersediaan ruang/lahan sangat terbatas. Fenomena itu menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan kota, karena fasilitas dan prasarana dunanfaatkan pula oleh penduduk pinggiran kota, sehingga timbul kesulitan dalam memadukan pembangunan antar daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirehon telah merencanakan perluasan wilayah. Saat ini, luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon 3.735,82 Ha dan direncanakan diperluas menjadi 7797,42 Ha (mencakup 26 desa di 4 kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon). Perluasan wilayah pada gilirannya akan berdampak pada berbagai aspek, termasuk keuangan daerah. Studi ini pada dasarnya mengkaji dampak perluasan wilayah administrasi yang mencakup perkiraan penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan. Hasil perhitungan total penerimaan yang meliputi 5 (lima) jenis penerimaan sekali, 10 (sepuluh) jenis penerimaan berulang serta sumbangan dan bantuan selama kurun waktu 1999 - 2004 meningkat rata-rata sebesar 14,40 %/tahun, dan selama kunin waktu 2004 - 2008 meningkat rata rata 15 %/tahun. Adapun hasil perhitungan total pengeluaran yang meliputi 5 (lima) jenis pengeluaran rutin dan 5 (lima) jenis pengeluaran pembangunan selama kurun waktu 1999 - 2004 meningkat rata rata 20,65 %/tahun dan selama kurun waktu 2004 - 2008 meningkat rata-rata 9,44 %/tahun. Dari hasil perhitungan selisih total penerimaan dan total pengeluaran diperoleh selisih negatif (penerimaan < pengeluaran). Dari kenyataan tersebut, perluasan berdampak membebani keuangan daerah. Hal ini bukan berarti rencana perluasan harus ditangguhkan atau dibatalkan, mengingat rencana perluasan wilayah perlu ditinjau dari berbagai aspek. Akan tetapi hal yang pasti harus dilakukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirehon perlu merumuskan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi beban pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Langkah-langkah yang direkomendasikan adalah menggali sumber-sumber penerimaan secara intensif dan ekstensif menggalang kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan prasarana dan utilitas serta merangsang swadaya masyarakat. Dengan demikian, selisih penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan adalah negatif. Dari kenyataan tersebut, perluasan berdampak membebani keuangan daerah. Hal ini, bukan berarti rencana perluasan harus ditangguhkan atau dibatalkan, mengingat rencana perluasan wilayah perlu ditinjau dari berbagai aspek. Akan tetapi hal yang pasti harus dilakukan adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirehon perlu merumuskan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi beban pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Langkah-langkah yang direkomendasikan adalah menggali sumber-sumber penerimaan secara intensif dan ekstensik menggalang kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaarn prasarana dan utilitas serta rnerangsang swadaya masyarakat.