Perpustakaan Digital ITB

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak kawasan pesisir dengan bentangan pantai yang panjang. Wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat berpotensi memiliki degradasi terhadap lingkungan. Fenomena seperti pencemaran lingkungan, adanya habitat yang telah rusak dan adanya pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dan salah satunya adalah banjir pantai. Berhubungan dengan bencana alam salah satu bencana alam yang terjadi adalah banjir rob yang memunculkan beberapa dampak yang merugikan bagi penduduk di sekitar wilayah pesisir, Bencana banjir rob yang diikuti dengan fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah berpotensi memperluas daerah tergenang banjir rob. Akibat dari rob menyebabkan banyak masalah dan juga berubah fungsi penggunaan lahan-lahan akibat bencana tersebut. Pada hal ini memberikan dampak yang terjadi di Kabupaten Demak yaitu konsep tanah musnah. Analisa ini bertujuan mengetahui bagaimana hasil dari proses sebuah permasalahan mengenai legalitas hak atas tanah akibat dari bencana yang berdasarkan peraturan UUPA pasal 27 mengatur mengenai hapusnya hak milik serta Permen ATR/BPN no 17 Tahun 2021 pasal 2 yang mengatur tata cara penetapan tanah musnah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan analisis aspek teknis, aspek legal, aspek kebijakan, dan skenario bagaimana proses penetapan tanah musnah apabila di terapkan di Kota Pekalongan.