Perpustakaan Digital ITB

Digitalisasi dewasa ini menjadi suatu keniscayaan di era pembangunan. Berbagai sektor kerap melibatkan digitalisasi didalamnya, termasuk dalam hal ini ketika berhadapan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Proses digitalisasi dan integrasi sektor pembangunan khususnya dalam hal perekonomian semakin dikonfigurasi dan kapasitas untuk berinovasi dalam ranah teknologi digital kerap menjadi faktor kunci dalam perumusan kebijakan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengarustamaan digital berkorelasi positif terhadap pengentasan kemiskinan, karenanya menjadi lumrah teknologi digital diadopsi di berbagai belahan dunia khususnya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Secara empiris, digitalisasi hadir bukan hanya dalam ranah global, melainkan juga diadopsi dalam skala regional. Implementasi digitalisasi di Kabupaten Sumedang Jawa Barat menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi diangkat sebagai bagian dari pembangunan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan pesatnya implementasi digitalisasi, Kabupaten Sumedang eksis dengan berbagai penghargaan terkait kemajuan teknologi digital. Kendati demikian, premis implementasi digitalisasi yang sejalan dengan tren positif pada tingkat kemiskinan nyatanya menjadi tantangan bagi Kabupaten Sumedang yang diketahui, meskipun telah menerapkan digitalisasi, tetapi region ini masih terdampak kemiskinan ekstrem dan teridentifikasi sebagai daerah yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam mendalami realitas ini, banyak aspek yang dapat menjadi telaah lebih lanjut untuk menggali lebih jauh fenomena yang ada. Aspek jejaring dan dinamika politik menjadi dimensi kebaharuan dan kontribusi kajian ini yang jarang diperhatikan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Padahal dengan adanya telaah atas hal tersebut mampu memberikan gambaran holistik atas fenomena yang ada dan menambah khasanah pengetahuan serta memungkinkan untuk menemukan beragam faktor yang berperan dalam memberikan treatment berbeda pada aspek pengentasan kemiskinan. Karenanya, penelitian ini berkembang atas tujuan untuk mendalami perspektif jejaring aktor dalam dinamika politik pada aspek digitalisasi untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan aktor yang memiliki kedudukan sentral dalam jaringan sosial yang dapat membantu mengentasakan kemiskinan. Konteks dinamika politik dalam kerangka power relation melengkapi pemahaman dalam melakukan analisis terhadapnya. Kerangka Social Network Analysis juga dalam hal ini membantu memberikan pertimbangan terhadap identifikasi aktor sentral pada proses negosiasi yang didasarkan pada interaksi antar aktor. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan desain Exploratory Sequential Mixed Method. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami lebih jauh terkait dinamika politik yang ada, sementara analisis jejaring sosial dilakukan dengan pendekatan Social Network Analysis untuk memetakan jejaring antar aktor. Studi ini sejalan dengan banyak kajian yang melihat bahwa digitalisasi sangat terkait dengan dinamika politik, tetapi kajian ini memfokuskan pada kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan melalui peran para aktor sentral. Berbeda dengan kajian terdahulu yang banyak menyoroti aspek teknis digitalisasi dalam kerangka struktur keputusan, prosedur dan mekanisme juga pembahasan dalam konteks pemilu, media sosial, penerapan aplikasi dan sejenisnya. Temuan penelitian menunjukkan digitalisasi yang menyumbang kekuatan kepada mereka yang memiliki akses dan kontrol atas teknologi informasi. sehingga mampu menciptakan realitas politik yang diinginkan. Sejalan dengan perspektif relasi kuasa Dahl, realitas yang berkembang dalam studi ini memotret dari pandangan awal pluralis menuju pengakuan atas adanya elemen- elmen elitis dalam dinamika kekuasaan politik. Studi ini meng-capture realitas empiris atau kondisi eksisting suatu daerah studi yang turut berperan yang tidak menjadi sorotan dalam beberapa kajian terdahulu, khususnya Dahl dalam melihat aspek power relation. Penelitian ini menyoroti bahwa hubungan kekuasaan dalam konteks digitalisasi bersifat terbagi atas berbagai aktor dan kewenangan yang dalam praktiknya berjalan dengan kolaborasi. Digitalisasi menciptakan dinamika politik yang terintegrasi dengan melibatkan aktor sentral dan perantara dalam pembagian kekuasaan. Scoring sentralitas aktor menunjukkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Studi ini pada akhirnya beranggapan bahwa pemimpin yang memiliki kehendak politik telah menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi aktif teknologi digital serta berbagai aktor dalam proses pembangunan. Disamping memahami bahwa digitalisasi dapat membentuk, memperkuat, atau merubah dinamika kekuasaan politik. Realitasnya membantu menjaga keseimbangan kekuasaan sehingga digitalisasi berkontribusi pada sistem politik yang ada. Teknologi digital dalam hal ini dapat pula menjadi sumber kekuasaan dengan melihat bagaimana aktor manusia dan non-manusia berinteraksi dalam memberikan dampak pada percepatan pertukaran informasi, peningkatan koordinasi, guna memastikan tercapainya pengentasan kemiskinan secara optimal.