Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Sekitar 20 juta hektar atau lebih dari 10% luas daratan di Indonesia merupakan tanah lunak. Tanah lunak dapat menimbulkan permasalahan pada struktur di atasnya yang disebabkan oleh masalah daya dukung yang lemah sehingga dapat terjadi kompaksi yang merupakan faktor terjadinya land subsidence. Pemahaman spasial mengenai daerah rentan land subsidence faktor kompaksi alamiah sangat diperlukan oleh negara berkembang seperti Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan metodologi studi literatur, pengumpulan data sekunder berupa data VS30 wilayah Indonesia yang diperoleh dari USGS serta data laju kompaksi Semarang Demak yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, serta pengolahan data dengan menggunakan tools analisis data regresi linier, serta peran SIG dalam pengolahan data spasial. Hasil analisis regresi antar variabel Laju Kompaksi sebagai variabel dependen dan variabel Kecepatan Gelombang Geser (VS30) sebagai varibel independen diperoleh hubungan yang kuat berdasarkan nilai R yaitu 0.569, Koefisien Determinasi (R Square) bernilai 0.323 yang berarti sebanyak 32.3% variasi variabel dependen Laju Kompaksi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent VS30. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 1.7609 x 10-8 yang berarti memiliki ketepatan prediksi regresi yang baik. Hasil akhir penelitian berupa Peta Tematik Land Subsidence Faktor Alamiah Kompaksi di Wilayah Indonesia dengan laju kompaksi berkisar 0 – 1.4133 cm/tahun. Peta ini diharapkan dapat mempermudah menganalisis pesebaran penurunan tanah di Indonesia yang berguna dalam mempertimbangkan perencanaan tata ruang. kebijakan peembangunan infrastruktur maupun kebijakan pencegahan bencana banjir.