Perpustakaan Digital ITB

Abstrak : Penelitian ini berjudul Karakteristik Pemerintah Lokal untuk Menciptakan Good Government: Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Majalaya. Tujuan penelitian ini adalah pertama, ingin mengidentifikasikan dan menganalisis karakter aparat pemerintah lokal di era otonomi daerah dalam upaya menciptakan pemerintah yang baik. Kedua, ingin mengidentifikasikan dan menganalisis kesenjangan kemampuan dan kapasitas yang terjadi antara aparat pemerintah di tingkat kabupaten Bandung dengan aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Ketiga, ingin mengeksplorasi sikap aparat terhadap kekuatan masyaraat dalam merencanakan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mewawancarai responden yang dipilih secara purposive sampling. Wawancara menggunakan kuesioner atau memo list. Semua data dianalisis dan dimasukkan kedalam tabel matriks. Kualifrkasi akan dilakukan pada tabel matriks berdasarkan tiga kriteria. Ketiganya yaitu pertama, kriteria kapasitas dan kemampuan personal. Kedua, kriteria efektifitas dan efisiensi dan ketiga, hubungannya dengan kekuatan masyarakat. Selanjutnya dari hasil tabel matrik akan didapat hasil penelitian. Hasil penelitian ini akan disusun sesara sistematis menjadi sebuah laporan akhir. Hasil penelitian ini adalah pertama, karakter aparat pemerintah lokal tidak baik dan tidak mempunyai kapasitas serta kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan bersifat komprehensif. Disamping itu juga aparat pemerintah lokal mempunyai karakter yang tidak efektif dan tidak efisien. Kedua, kemampuan pendidikan, dan penguasaan informasi adalah dua kriteria yang cukup menonjol berbeda antara aparat pemerintah kabupaten dengan aparat pemerintah lokal. Ketiga, aparat lokal bersikap menerima kehadiran kekuatan masyarakat, tidak membatasi peningkatan jumlahnya dan juga bersikap menerima kritik maupun aspirasi masyarakat. Meskipun demikian sikap menerima ini terbatas pada saat pemerintah akan melaksanakan program, maka perlu sosialisasi. Dalam ramgka sosialisasi inilah masyarakat cenderung sering dilibatkan. Setelah itu kembali kepada aparat pemerintah untuk menentukan program. Disamping itu sikap menerima aparat pemerintah ini lebih terdorong oleh rasa khawatir aparat terhadap aksi masyarakat yang bersifat destruktif.