2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-COVER.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-BAB 1.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-BAB 2.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-BAB 3.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-BAB 4.pdf
PUBLIC Ena Sukmana 2011 TS PP EE FITRI HERWANTI 1-PUSTAKA.pdf
PUBLIC Ena Sukmana
Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pengelolaan jaringan irigasi idealnya memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi yang kemudian menjadi umpan balik bagi kebijakan selanjutnya. Siklus ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan yang
semakin dinamis. Hasil temuan atas penelitian ini adalah, meskipun terdapat persamaan sudut pandang dalam perencanaan di tingkat makro, yakni visi untuk mempertahankan Provinsi Jawa Barat sebagai penghasil pangan, namun turunan dari perencanaan visi tersebut dalam bentuk grand strategi pelaksanaan program di lapangan belum terdefinisikan dengan baik. Program pengelolaan jaringan irigasi yang terdiri dari
Operasionalisasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi bergantung sepenuhnya pada keputusan pelaksana di lapangan dan mengakibatkan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan secara tidak terstruktur. Prinsip-prinsip Good Governace keterbukaan, accountibility dan partisipasi menjadi landasan bagaimana pelaksanaan Tugas Pembantuan Jaringan Irigasi di DAS Citarum.
Adanya euforia otonomi membuat ruang monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi semakin kecil, yang mengakibatkan intensitas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring kegiatan menjadi semakin minim. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lapangan dilakukan berdasarkan pada pelaporan angka-angka penyerapan keuangan dan output luasan sawah yang terairi, bukan atas berapa besar keberhasilannnya mencapai sasaran. Selain itu monitoring yang dilakukan langsung dilapangan oleh masyarakat masih belum dimanfaatkan dengan optimal untuk membantu mengevaluasi kegiatan pemerintah. sehingga siklus perencanaan selanjutnya didasari pada ukuran keberhasilan kegiatan yang bias. Dalam pelaksaan pengelolaan jaringan irigasi melalui Tugas Pembantuan, prinsip-prinsip Good Governance masih belum terpenuhi dengan baik. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini adalah perlunya pengubahan seluruh sistem perencanaan hingga monitoring dalam pengelolaan jaringan irigasi agar mampu mendukung produksi pangan.