Perpustakaan Digital ITB

Secara eksplisit telah diakui bahwa sektor transportasi jalan berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Dengan terwujudnya sistem transportasi jalan yang handal dan diselenggarakan secara terpadu dapat menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan masyarakat khususnya untuk warga Kota Bandung. Kota Bandung yang merupakan penyumbang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbesar bagi Propinsi Jawa Barat masih mengalami kekurangan dana jalan, baik untuk biaya pemeliharaannya. Hal ini timbul karena lemahnya kebijakan pemeliharaan jalan yang disebabkan oleh pembagian hasil PKB yang kurang adil. Dengan tidak adanya benang merah antara penerimaan dan pengeluaran untuk jalan, mendorong tiap-tiap pengguna jalan untuk menuntut lebih banyak lagi, karena biaya pembangunan jalan tidak mempengaruhi biaya transportasi mereka secara individu.Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi pemberian dan pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung sebagai penerimaan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD, Jumlah Kendaraan Bermotor, dan Jumlah Penerimaan Pajak serta Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2003-2007. Metode Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji mengenai Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung lewat proses bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang kemudian melihat dampak penggunaan dana tersebut bagi infrastruktur jalan Kota Bandung dan memberikan alasan penjelasan hal-hal yang melatarbelakanginya.Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dari instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penerimaan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor serta data mengenai dana pemeliharaan jalan oleh Dinas Bina Marga. Dilakukan pula penyebaran kuesioner kepada 172 orang responden weekdays (Senin-Jumat) maupun weekend (Sabtu-Minggu) pada saat jam sibuk pagi dan sore hari untuk mengetahui ruas jalan mana yang digunakan dan berapa jark tempuh mereka untuk dapat sampai ke tempat aktivitasnya.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan menambah jumlah penerimaan PKB tetapi bagi hasil pajak yang dikembalikan lagi dari Propinsi Jawa Barat ke Kota Bandung sangatlah kecil dan belum sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini mengakibatkan pula dana yang dibagikan untuk Dinas Bina Marga semakin mengecil, dan pada kenyatannya hanya 0,86% dari bagi hasil PKB yang akan menjadi dana anggaran pendapatan di Dinas Bina Marga. Hal ini mengakibatkan dana untuk peningkatan infrastruktur jalan berkurang. Instansi pemerintah terkadang hanya menuntut kewajiban masyarakat wajib pajak tetapi tidak diikuti dengan pemenuhan terhadap hak masyarakat. Dari sinilah timbul ketidakadilan akan apa yang telah mereka bayarkan akibat infrastruktur jalan yang kurang baik. Adanya dukungan manajemen penyelenggaraan jalan dimana terdapat rencana peningkatan manajemen pengelolaan jalan seperti perlunya dilaksanakan.