Perpustakaan Digital ITB

Jalan tol ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung merupakan salah satu bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang mendapatkan dukungan konstruksi sepanjang 83 km yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol pemenang lelang proyek jalan tol di pulau Jawa yang tingkat pengembalian investasinya tinggi. Umumnya pemberian dukungan konstruksi diberikan secara langsung oleh pemerintah, namun pada kasus ini pemerintah memberikan dukungan konstruksi melalui badan usaha jalan tol lain. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait tidak terpenuhinya kualitas infrastruktur jalan tol pada lokasi dukungan konstruksi yang mengakibatkan badan usaha masih harus ikut serta menanggung risiko kualitas terhadap pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah. Badan usaha penerima dukungan konstruksi harus mengemban biaya pemeliharaan akibat perbaikan atas kerusakan pada lokasi dukungan konstruksi. Penelitian ini akan mengevaluasi dampak pemberian dukungan konstruksi melalui badan usaha berdasarkan parameter kelayakan finansial baik sebelum dan sesudah pemberian maupun setelah adanya kenaikan biaya pemeliharaan serta memberikan usulan perbaikan implementasinya dikemudian hari. Pemberian dukungan konstruksi melalui BUJT pada Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung secara finansial meningkatkan parameter kelayakan investasi diantaranya: kenaikan nilai IRR menjadi 12% dari semula 9,36% sebelum adanya pemberian dukungan konstruksi; Nilai NPV dengan pemberian dukungan konstruksi memiliki nilai NPV yang lebih baik, yaitu sebesar Rp. 3,875 T dibandingkan dengan nilai NPV tanpa dukungan konstruksi sebesar - Rp. 2.044 T; nilai payback period tanpa pemberian dukungan konstruksi adalah selama 22 tahun 3 bulan dan dengan pemberian dukungan konstruksi selama 19 tahun 5 bulan. Kenaikan biaya pemeliharaan secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap parameter kelayakan investasi proyek jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung. Adanya kenaikan biaya pemeliharaan berpengaruh terhadap turunnya IRR sebesar 1,4%. Indikator NPV juga mengalami penurunan sebesar Rp. 198 M atau senilai 5,1%. Namun demikian, apabila kenaikan biaya pemeliharaan terjadi lebih dari 15%, maka dapat dipastikan bahwa kelayakan finansial Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung tidak tercapai sehingga tujuan pemberian dukungan konstruksi pun juga tidak bermanfaat.. Oleh karena itu, mekanisme pemberian dukungan konstruksi melalui badan usaha perlu diperhatikan untuk memastikan manfaat pemberian dukungan konstruksi dapat dirasakan secara maksimal. Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan konstruksi melalui badan usaha kedepannya diantaranya: (1) Peningkatan peran BPJT, Dirjen Bina Marga serta BUJT Pemilik Konsesi dalam pengawasan atas proses dan kualitas infrastruktur jalan tol yang dibangun; (2) Perlu adanya pedoman pelaksanaan yang mengatur secara jelas pelaksanaan dukungan konstruksi melalui Badan Usaha; (3) Peningkatan keselarasan prinsip KPBU dimana penetapan BUJT pemberi dukungan konstruksi dapat dipastikan memliki kelayakan finansial yang wajar pada ruas yang menjadi lingkup konsesinya sebelum dapat memberikan dukungan konstruksi untuk ruas lainnya.