Perpustakaan Digital ITB

Kemacetan lalu lintas Kota Bandung merupakan masalah yang biasanya dialami oleh kawasan perkotaan lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung membuat diperlukannya sarana dan prasarana yang mampu melayani setiap aktivitas yang akan terjadi, terutama semakin tingginya intensitas pembangunan yang ditetapkan semakin tinggi pula kegiatan transportasi. Hal ini dapat dilihat dari arahan pembangunan mulai dari RTRW Jawa Barat (Perda Jawa Barat No. 9 Tahun 2022), RTR Perkotaan Cekungan Bandung (Perpres No. 45 Tahun 2018), RTRW Kota Bandung (Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022), hingga RDTR Kota Bandung (Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2015) ditetapkan memiliki intensitas bangunan gedung yang tinggi. Kemacetan menjadi bukti sulitnya menyediakan pelayanan transportasi yang dalam penelitian ini adalah kapasitas jalan yang mampu menyeimbangi kebutuhan transportasi. Salah satu jalan dengan kondisi tersebut adalah Jalan Ahmad Yani Kota Bandung. Kapasitas jalan ini yang hanyalah 1.470,98 SMP/jam tidak mampu mengimbangi volume lalu lintas sebesar 1.681,25 SMP/jam. Alhasil VCR (Volume per Capacity Ratio) yang terjadi pada jalan ini menjadi 1,14, yaitu memiliki tingkat pelayanan F. Hal ini tetap akan semakin parah jika tidak segera diberikan tindakan karena ketentuan intensitas bangunan yang diarahkan pada RDTR Kota Bandung dan Peraturan Zonasi Kota Bandung mengarah pada tingkat pelayanan pelayanan VCR sebesar 0,97. Nilai koefisien dasar hijau yang hampir nol pada bangunan gedung koridor jalan ini membuat salah satu solusi tingginya lalu lintas, yaitu pelebaran jalan menjadi tidak memungkinkan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen permintaan transportasi sebagai strategi menyelesaikan permasalahan ini. Dengan pendekatan ini, solusi yang dapat dihasilkan adalah penyesuaian ketentuan intensitas sumber trip generation agar seimbang dengan daya tampung kapasitas jalan yang ada. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan ini menghasilkan rekomendasi ketentuan intensitas pembangunan yang baru yaitu pengoptimalan nilai koefisien lantai bangunan (KLB) Perdagangan dan Jasa Linier (K3) dari 2,1 menjadi 1,94, Kawasan Fasilitas Umum dan Sosial (FSU) tetap dengan nilai 2,5, Pasar Tradisional (K1) tetap dengan nilai 2,4, zona perlindungan setempat: Sungai (PS4) tetap dengan nilai 0,02, dan Ruang Terbuka Hijau Privat tetap dengan nilai 0,02