Perpustakaan Digital ITB

Kebutuhan terhadap air bersih di perkotaan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Namun kebutuhan belum diimbangi dengan jumlah ketersambungan rumah dengan penyediaan air bersih yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya masih terdapat beberapa wilayah di perkotaan termasuk pada kawasan peri-urban atau pinggiran kota yang belum mendapatkan akses air bersih dari pemerintah, dengan salah satu alasan yaitu terkait jarak sambungan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat diberikan bantuan titik sumber air bersih oleh pemerintah lalu diharapkan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Namun yang menjadi tantangan selanjutnya adalah apakah dengan infrastruktur penyediaan air yang telah tersedia saat ini dapat berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait penilaian keberlanjutan penyediaan air bersih berbasis masyarakat pada kawasan pesisir dan kawasan perkotaan dengan pengelolaan berbasis masyarakat yang cukup berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk merumuskan kriteria dan penilaian keberlanjutan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung dengan perbedaannya yaitu pengelolaannya benar-benar dilakukan secara swadaya masyarakat tanpa adanya intervensi pemerintah setelah diberikannya bantuan. Metode analisis yang akan digunakan yaitu Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk membantu dalam mendapatkan bobot nilai, nantinya digunakan untuk menilai keberlanjutan penyediaan air bersih berbasis masyarakat dengan total 17 kriteria. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menilai penyediaan air bersih berbasis masyarakat di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung menunjukkan 69% dengan 12 kriteria penilaian keberlanjutan sudah terdapat di sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat Tirta Jatihandap. Sehingga masih terdapat 5 kriteria yang tidak terpenuhi.