BAB_3 Moh. Miradj
EMBARGO  2027-01-18 
EMBARGO  2027-01-18 
BAB_4 Moh. Miradj
EMBARGO  2027-01-18 
EMBARGO  2027-01-18 
2024_TS_PP_MOH.MIRADJ_1_DAFUS.pdf
EMBARGO  2027-01-12 
EMBARGO  2027-01-12 
2024_TS_PP_MOH.MIRADJ_LAMPIRAN.pdf
EMBARGO  2027-01-12 
EMBARGO  2027-01-12 
BAB_2 Moh. Miradj
EMBARGO  2027-01-18 
EMBARGO  2027-01-18 
Di kota Palu, penanganan pascabencana mencakup berbagai komponen, seperti evakuasi, perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan rekonstruksi perumahan dan permukiman. Serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk menghadapi, merespons, dan memulihkan masyarakat dan infrastruktur setelah bencana alam disajikan dalam peran pemerintah dalam proses pembangunan pasca bencana alam di kota palu. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Palu telah mengalami beberapa bencana alam karena berada di daerah yang sering dilanda gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, manajemen yang efektif dalam proses rekonstruksi perumahan sangat penting untuk meminimalkan kerentanannya terhadap risiko bencana di masa depan.
Peran pemerintah dalam proses pembangunan pasca bencana alam di kota palu menghadirkan fokus penting pada evaluasi hubungan antara peran pemerintah dengan dampak yang terjadi akibat bencana alam yang melanda kota ini. Dampak signifikan terlihat meresap ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui penelusuran yang dilakukan, peran pemerintah dalam proses pembangunan pasca bencana alam di kota palu dijelaskan sebagai serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk menghadapi, merespons, serta memulihkan masyarakat dan infrastruktur pasca bencana. Keberhasilan proses pembangunan pasca bencana alam ini sangat dipengaruhi oleh dukungan tingkat tinggi dari pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan organisasi bantuan juga menjadi faktor kunci dalam proses pemulihan. Sementara itu, peran aktif masyarakat memiliki peranan penting karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan partisipasi dalam upaya pemulihan. Studi ini menekankan pada peran pemerintah dalam proses pembangunan pasca bencana alam di kota palu.
Dalam penelitian ini, dua hal dikaji: (1) Mengetahui Bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan pasca bencana alam di kota Palu. (2) Bagaimana presepsi masyarakat terdampak terhadap peran pemerintah dalam pembangunan pasca bencana.
Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan adalah semua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat menghasilkan hasil yang baik. Pelatihan dan
bantuan pemerintah membantu masyarakat pulih lebih baik setelah bencana. Masyarakat di Kelurahan Lere dan Balaroa, Kota Palu, mendapatkan manfaat dari tata kelola pasca bencana yang efektif. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pasca bencana dan kualitas hidup masyarakat. Rekonstruksi perumahan setelah bencana alam di Kota Palu sangat sulit dan membutuhkan manajemen yang baik. Proses rekonstruksi dapat lebih terorganisir dan terstruktur dengan menggunakan kerangka tata kelola yang dibuat oleh penelitian ini. Berpartisipasi dalam berbagai aspek penting untuk keberhasilan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program dilakukan oleh Kementerian PUPR, BNPB, dan BAPPEDA. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Kajian tata kelola penelitian ini dapat disesuaikan dan diterapkan untuk situasi rekonstruksi pasca bencana alam lainnya. Dalam hal ini, kondisi lokal dapat disesuaikan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pedoman praktis untuk meningkatkan manajemen rekonstruksi perumahan pasca bencana alam dan membantu pemulihan masyarakat Kota Palu yang terdampak bencana