Perpustakaan Digital ITB

Perubahan gerak dan distribusi air dipengaruhi oleh adanya ekstrimitas hujan dan konversi lahan. Curah hujan menjadi lebih ekstrim dari sebelumnya, sehingga terjadi perubahan rezim hidrologi. Konversi lahan dari yang kurang kedap menjadi kedap, terutama di daerah perkotaan, akan mempengaruhi gerak air di muka bumi. Upaya telah banyak dilakukan, diantaranya dengan tindakan teknis maupun non teknis. Akan tetapi hasil yang didapat belum optimal dan masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya menghilangkan/ mengurangi dampak merugikan dari kelebihan limpasan air hujan melalui peningkatan resapan ke dalam tanah, mempertahankan kondisi hidrologi alami dan fungsi infrastruktur drainase (saluran) yang ada, serta pengelolaan guna lahan dan DAS di daerah hulu sampai hilir agar bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup, yang dikenal dengan sebutan drainase berwawasan lingkungan. Penelitian disertasi ini ditujukan untuk meneliti drainase berwawasan lingkungan di kawasan pemukiman/ perkotaan (studi kasus DAS Cikapundung Hulu - Kawasan Bandung Utara). Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah melakukan kolekting data dan meneliti rezim komponen siklus utama hidrologi (hujan dan debit) di Kawasan Bandung Utara (KBU) khususnya DAS Cikapundung – Citarum Hulu yang dikaitkan dengan laju konversi lahannya. Tahap kedua adalah meninjau kembali (review) upaya pengendalian limpasan air hujan dalam mengatasi luapan dan genangan di kawasan permukiman/perkotaan di DAS Cikapundung Hulu – KBU melalui analisis indeks konservasi menggunakan data spasial dan metode skoring pembobotan, penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dengan metode rasional, penerapan drainase berwawasan lingkungan menggunakan metode Sunjoto dan SNI: skala individu dan komunal, dan analisis faktor-faktor pengendalian limpasan air hujan menggunakan metode rasional, sekaligus menganalisis kontribusi artificial recharge dalam kebijakan pengendalian limpasan air hujan melalui penerapan sistem drainase perkotaan Permen PU No. 12/PRT/M/2014 dengan metode rasional dalam upaya mempertahankan keberlanjutan fungsi utilitas infrastruktur drainase, serta melakukan simulasi pengendalian limpasan air hujan menggunakan model SWMM. Sedangkan tahap ketiga adalah melakukan analisis kebijakan terhadap pengendalian limpasan air hujan yang disesuaikan dengan hirarki kebijakan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, komunitas) di Kawasan Bandung Utara. Hasil ii penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa: di DAS Cikapundung telah terjadi peningkatan debit maksimum di hulu (Stasiun Maribaya) dan hilir (Stasiun Dayeuhkolot) yang disebabkan oleh peningkatan distribusi hujan maksimum, IDF, dan konversi lahan (peningkatan koefisien limpasan); debit banjir rencana untuk perencanaan infrastruktur drainase meningkat akibat naiknya intensitas hujan dan konversi lahan menjadi area terbangun yang terjadi di DAS Cikapundung Hulu - KBU sehingga timbul degradasi fungsi infrastruktur drainase (debit yang melalui infrastruktur drainase melebihi debit banjir rencananya); fungsi utilitas infrastruktur drainase permukiman/perkotaan berkelanjutan dengan strategi penerapan drainase berwawasan lingkungan (konsep zero limpasan) melalui pengendalian jenis tutupan lahan, rasio lahan terbangun (KDB/BCR), curah hujan dan iklim, kemiringan lahan, geologi dan jenis tanah, dan metode penanganan limpasan: skala individu dan skala komunal; kebijakan pengendalian limpasan air hujan di kawasan perkotaan dalam Permen PU no. 12/PRT/M/2014 belum dapat mengatasi genangan/banjir sehingga perlu didukung dengan penerapan artificial recharge (konsep zero limpasan) agar fungsi infrastruktur drainase dan SDA berkelanjutan; akibat lemahnya kebijakan dan penegakan hukum, maka diperlukan re-skenario kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pengendalian limpasan air hujan yang berwawasan lingkungan di KBU melalui beberapa pilihan kebijakan aspek teknologi, ekonomi, sosial, dan institusional dalam skala nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun komunitas/masyarakat.