digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

ABSTRAK: Mekanisme pembiayaan melalui kerjasama sektor Pemerintah (public sector) dan sektor Swasta (private sector) disebut sebagai Public-Private Partnership (PPPs). Pelaksanaan PPPs saat ini digunakan sebagai alternatif dan metode yang efektif untuk memobilisasi sumber dana tambahan dan keuntungan dari efisiensi sektor swasta. PPPs bukan satu satunya mekanisme pembiayaan, PPPs hanya dapat digunakan apabila tepat dengan proyek dan keuntungan yang jelas.Tesis ini bertujuan untuk melihat mekanisme peran pemerintah dalam pelaksanaan PPPs berdasarkan pelaksanaan PPPs di negara lain. Yang dijadikan contoh dalam tesis ini yaitu United Kingdom, Korea dan India.Dalam tesis ini dipelajari kemungkinan diterapkannya bentuk-bentuk dukungan pemerintah yang diusulkan melalui jajak pendapat dari beberapa stakeholder, yang meliputi pemerintah/regulator, operator/private sector dan akademisi. Bentuk dukungan pemerintah yang diusulkan adalah Pembebasan lahan, Subsidi Modal, Minimum Revenue Guarantee, dan Pembebasan Pajak.Dari keseluruhan simulasi studi kasus jalan Tol Solo-Kertosono terhadap hasil jajak pendapat yang berupa skenario dukungan pemerintah, didapatkan bahwa bentuk dukungan pemerintah yang memberikan nilai kelayakan besar adalah skenario pembebasan lahan oleh pemerintah yaitu untuk ruas Solo-Ngawi dari 13.63% menjadi 14.47%, dengan upfront subsidy menjadi 14.53% dan konstruksi sebagian oleh pemerintah menjadi 14.55%. Untuk ruas Ngawi-Kertosono dari IRR sebesar 14.17% dengan pembebasan lahan oleh pemerintah menjadi 15.10%, dengan upfront subsidy menjadi 15.24% dan konstruksi sebagian oleh pemerintah menjadi 15,28%. Dengan scenario-skenario tersebut pemerintah harus mengeluarkan sunk cost.Skenario pembebasan pajak cukup meringankan investor, dan dengan skenario ini permerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran tertentu, sehingga skenario ini layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah.Adanya konsep clawback principle yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Indonesia, agar pemerintah juga memperoleh keuntungan finansial dari pembangungan proyek jalan tol.