Perpustakaan Digital ITB

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan bandara yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan konsep Aerotropolis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun untuk menunjang perkembangan bandara ini, diperlukan pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi. Ciri khas dari transportasi aerotropolis adalah terbaginya konektivitas menuju bandara ke dalam aeorotrain dan aerolanes. Dalam konteks BIJB Kertajati, kedua jenis infrastruktur ini menghubungkan bandara dengan kawasan eksternalnya. Sayangnya, saat ini belum ada payung hukum ataupun lembaga yang mengakomodasi pengelolaan transportasi BIJB Kertajati secara terintegrasi, Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap bentuk kelembagaan dari pengelolaan konektivitas ke BIJB Kertajati. Penelitian ini memberikan usulan bentuk kelembagaan melalui rangkaian analisis konten, analisis deskriptif-kualitatif, dan analisis stakeholder. Adapun bentuk kelembagaan ini didapatkan dengan mengidentifikasi level pengambilan keputusan melalui tinjauan interest (minat), importance (kepentingan), dan influence (pengaruh) dari masing-masing stakeholder untuk menghasilkan stakeholder kunci. Setelah itu level pengambilan keputusan dari stakeholder kunci diidentifikasi berdasarkan peran yang terlihat dari interest. Level pengambilan keputusan kemudian dianalisis dengan melihat relasi dan potensi pengembangan kapasitas dari setiap aktor yang terlibat untuk merumuskan usulan bentuk kelembagaan untuk pengelolaan konektivitas ke BIJB Kertajati yang terintegrasi Adapun bentuk kelembagaan eksisting dari pengelolaan akses ini menunjukkan skema yang terintegrasi secara vertikal, dimana tiap level pengambilan keputusan ditempati oleh aktor yang cenderung sama, dan terpisah secara horizontal, yaitu berbeda pengelola pada tiap akses aerolanes dan aerotrain. Hal ini terlihat dari bentuk relasi yang didominasi dengan bentuk kontrak langsung antara lembaga dalam tingkat strategis ke pihak operator. Kemudian dalam tiap jenis akses, kewenangan terpisah-pisah dalam kelembagaan yang berbeda dan belum dilakukan koordinasi yang signifikan untuk mengelola sistem transportasi intermoda.ii PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) sebagai pengelola komersial BIJB Kertajati dan Kawasan Aerocity memiliki potensi untuk melaksanakan peran taktis secara lebih komprehensif. Hal ini dilihat dari adanya ketertarikan untuk mengelola angkutan antarmoda dan juga pernyataan dari stakeholder yang membutuhkan bentuk koordinasi dan lembaga yang dapat berperan signifikan untuk mengintegrasikan aerotrain dan aerolanes. Dalam hal ini, PT BIJB harus meningkatkan kapasitas untuk dapat menentukan rute, tarif yang terintegrasi antar moda, dan menyediakan angkutan. Pemerintah dalam level strategis juga perlu mendesain peraturan untuk memberikan kewenangan bagi PT BIJB untuk mengatur Intermoda dalam akses ke BIJB Kertajati. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa usulan bentuk kelembagaan untuk pengelolaan akses ke BIJB Kertajati akan terpisah secara vertikal, dan terintegrasi secara horizontal. Dimana PT BIJB meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola level taktis di semua jenis konektivitas baik aerolanes maupun aerotrain. Usulan bentuk kelembagaan yang dihasilkan sebisa mungkin mendorong terintegrasi fungsi kelembagaan secara horizontal dan memisahkan peran secara vertikal dimana satu lembaga dapat terkonsentrasi pada satu level strategis, taktis, maupun operasional. Namun meninjau dari kapasitas dan bentuk kewenangan saat ini, bentuk yang diusulkan tidak terintegrasi secara utuh. Dimana pada level strategis dan operasional masih cenderung terpisah secara horizontal. Saat ini belum ada badan usaha yang mampu menyediakan dan mengelola teknis perjalanan dari tiap akses aerolanes dan aerotrain. Begitu juga pada level strategis kewenangan pengelolaan transportasi di Indonesia terpisah pada kementerian dan juga dinas yang berbeda. Pada level taktis peran yang didorong kepada PT BIJB juga perlu secara bertahap ditingkatkan. Penelitian ini juga merekomendasikan perubahan bentuk kelembagaan secara bertahap dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun pertama dan kedua diutamakan bagi lembaga dalam tingkat strategis untuk mengkaji dan mempersiapkan pembagian kewenangan, dan operator menyelesaikan pembangunan akses. Setelah itu pada tahap selanjutnya PT BIJB dapat secara bertahap melaksanakan peran taktis melalui koordinasi penentuan rute, tarif dan juga penyediaan angkutan.