Perpustakaan Digital ITB

Bauksit, sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, memerlukan manajemen yang optimal untuk memastikan penggunaannya yang berkelanjutan. Sebagai upaya pengembangan fasilitas pengolahan dalam negeri dan peningkatan nilai tambah pada bauksit, pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit mulai tanggal 10 Juni 2023. Namun, ketidaksiapan infrastruktur pengolahan dalam menampung seluruh produksi bauksit telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penurunan produksi bauksit dan dampaknya terhadap masyarakat lokal seperti masyarakat di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan cadangan bauksit terbesar di Indonesia. Penambangan bauksit telah memainkan peran penting dalam perekonomian Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat dan kerugian yang dihasilkan dari kebijakan larangan ekspor bauksit bagi masyarakat lokal di Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, beberapa skenario akan dibandingkan, yaitu terdapat ekspor bauksit dengan kondisi pabrik pengolahan bauksit eksisting (Skenario 1), diterapkan kebijakan larangan ekspor bauksit dengan kondisi pabrik pengolahan eksisting (Skenario 2), diterapkan larangan ekspor bauksit dan kemudian terdapat penambahan kapasitas pabrik pengolahan bauksit (Skenario 3) dan diterapkan relaksasi ekspor hingga pabrik pengolahan bauksit selesai dibangun (Skenario 4). Untuk melakukan analisis, digunakan Tabel Input-Output Kalimantan Barat 2016 yang telah diperbaharui dengan memisahkan sektor pertambangan bauksit dari sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu digunakan model ekonometrik untuk memodelkan dampak sosial yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil pengujian diketahui dampak perekonomian dan sosial terbesar terjadi pada Skenario 4. Selama periode peramalan tahun 2023-2027 dampak output yang diberikan sebesar 113.631 Miliar Rupiah, yang mencakup dampak nilai tambah sebesar 78.876 Miliar Rupiah dan dampak penerimaan pajak tak langsung sebesar 781 Miliar Rupiah. Selain itu skenario 4 juga memberikan dampak penyerapan tenaga kerja sebesar 980.494 Orang. Berdasarkan model ekonometrik, Skenario 4 pada tahun 2027 memiliki nilai IPM sebesar 71,83.