Perpustakaan Digital ITB

ABSTRAK: Penetapan kebijakan tarif transportasi selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati karena penetapan besaran tarif melibatkan banyak pihak khususnya pihak operator dan pihak masyarakat pengguna jasa. Di sisi lain keterlibatan Pemda sangatlah penting karena hams bisa bediri di antara dua pihak yang mempunyai keinginan yang saling bertolak belakang. Pertimbangan yang dipakai dari sisi operator adalah Biaya Pokok Produksi Pelayanan (BPP) yang sangat dipengaruhi oleh Biaya Operasi Kendaraan dan Produksi Pelayanan. Untuk angkutan umum lintas Magelang-Ngluwar yang menjadi obyek penelitian dihasilkan BPP sebesar Rp.72,-/penumpang-km. Sedangkan pertimbangan yang dipakai dari sisi pengguna adalah Kemampuan membayar ongkos perjalanan (ATP) yang dalam penelitian ini berkisar antara Rp.61,-/pnp-km hingga Rp.244,-/pnp-km serta Kemauan membayar ongkos perjalanan (WTP) yang dalam penelitian ini berkisar antara Rp.53,-/pnp-km hingga Rp.119,-/pnp-km. Sementara tarif resmi yang berlaku Rp.55,-/pnp-km. Dengan kenyataan kondisi antara pihak operator, pihak pengguna jasa transportasi serta memperhatikan tarif resmi yang ada, maka pihak Pemda bisa mempertimbangkan untuk meninjau kembali tarif tersebut karena bila digunakan tarif sama dengan Biaya Pokok Produksi sebesar Rp.72, /pnp-km, masyarakat yang bisa terlayani sebanyak 94,8 % dari segi Kemampuan Membayar sedangkan bila dilihat dari segi Kemauan Membayar, masyarakat yang terlayani sebanyak 82,8 %.