![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-COVER
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-BAB 1
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-BAB 2
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-BAB 3
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-BAB 4
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-BAB 5
PUBLIC rikrik ![](https://digilib.itb.ac.id/assets/icon/pdf.gif)
2009 TS PP AGUS SOBARDIN 1-PUSTAKA
PUBLIC rikrik
Pembangunan waduk Jatigede merupakan salah satu program pemerintah dalam
rangka mengatasi kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan
khususnya di daerah Pantura Jawa Barat (Kabupaten Majalengka, Cirebon dan
Indramayu). Pembangunan waduk tersebut sudah digulirkan sejak tahun 1963 dan
beberapa kali mengalami hambatan. Pada tahun 2004 proses pembangunan waduk
ini mulai dilanjutkan kembali dan direncanakan selesai pada tahun 2012.
Pembangunan waduk ini membutuhkan lahan seluas 4.891,13 ha meliputi 26 Desa
di lima Kecamatan yang berdampak pada terendamnya sejumlah pemukiman dan
sarana pendidikan.
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat 5 sekolah TK/ RA, 21 SD/MI, 4
SMP/MTs dipastikan berada pada lokasi genangan, sehingga akan menimbulkan
masalah terganggu dan terhentinya keberlangsungan aktivitas pendidikan di
wilayah tersebut. Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk menghitung jumlah
kebutuhan optimum sarana pendidikan pengganti, sehingga dapat terjaga
keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar yang terhenti akibat adanya
pembangunan waduk.
Dalam mencapai tujuan penelitian digunakan jenis penelitian induktif dengan
mengolah data di lapangan yang melibatkan penggunaan standar kebutuhan sarana
pendidikan dalam analisisnya. Untuk mendapatkan berbagai alternatif
pertimbangan, digunakan tiga macam standar kebutuhan yaitu standar
Departemen Pendidikan Nasional, Cipta Karya Departemen PU dan RTRW
Kabupaten Sumedang. Untuk mengidentifikasi kondisi yang lebih nyata di
lapangan dilakukan juga analisis kapasitas sekolah. Selanjutnya agar hasilnya
bersifat menyeluruh maka analisis dilakukan pada empat jenjang pendidikan yaitu
TK/RA, SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jumlah kebutuhan sarana
pendidikan pengganti tidak sebanyak yang hilang. Penanganan sarana pendidikan
untuk sekolah TK/RA harus didahului dengan usaha peningkatan partisipasi
sekolah. Pada tingkat SD/MI hanya satu yang perlu pengganti dan satu lagi perlu
penambahan ruang belajar, begitu pula untuk SMP/MTs dari 4 sekolah yang
tenggelam hanya perlu 2 sekolah pengganti, serta satu kawasan terisolir perlu
dibangun SMP satu atap. Sekolah di tingkat SMA/MA tidak ada yang berada di
kawasan genangan.