Perpustakaan Digital ITB

Abstrak :Perkembangan usaha tambak udang pada ekosistem mangrove di Delta Mahakam menimbulkan kekuatiran terkait dengan potensi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekosistem mangrove maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat mengancam keberadaan tambak udang itu sendiri. Pada penelitian ini ingin diketahui permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan tambak udang, manfaat bersih yang dihasilkan oleh pengembangan kegiatan tambak udang bila dilakukan kajian terhadap seluruh manfaat dan biaya terkait termasuk potensi dampak lingkungan dan sosial, serta instrumen kebijakan yang mendukung usaha tambak udang yang berkelanjutan. Analisis kebijakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kerangka kebijakan Starling (1988) yang meliputi tahap pendefmisian masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Perhitungan manfaat bersih menggunakan Extended Social Cost Benefit Analysis (ESCBA) sementara pemilihan instrumen kebijakan menggunakan metode Borda. Permasalahan utama yang terkait dengan pengembangan tambak udang adalah konversi lahan secara tidak terkendali dan praktek tambak udang yang tidak ramah lingkungan. Strategi pengembangan tambak udang tanpa menambah luas areal tambak dengan sistem polikultur udang bandeng dan pengembangan kegiatan pemanfaatan nipah (S2-P-Ny-ND) menghasilkan nilai manfaat bersih inkremental Rp 192,9 juta/ha/thn dengan risiko paling minimal. Instrumen kebijakan yang paling sesuai adalah instrumen zonasi dan Kesepakatan Antar Kelompok-Kelompok Pengguna (User's Agreement). Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya strategi pengembangan tambak udang tanpa menambah luas areal tambak dengan sistem polikultur udang bandeng disertai pengembangan kegiatan pemanfaatan nipah yang dalam jangka panjang diarahkan pada upaya replanting dalam tambak ke arah sistem silvofishery yang dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Strategi tersebut didukung dengan Instrumen Zonasi dan Instrumen Kesepakatan Antar Kelompok-Kelompok Pengguna.