Perpustakaan Digital ITB

Abstrak: Kerjasama antar-daerah di bidang pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sangat penting dijalin oleh pemerintah kota dengan daerah sekitarnya. Hal ini dikarenakan lahan kota sangat terbatas, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan mencakup lintas daerah. Namun demikian, menjalin kerjasama antar-daerah tidak mudah, hal ini dapat diketahui dengan adanya kerjasama yang tidak terlaksana atau tidak berlangsung dengan lancar. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab tidak terlaksananya kerjasama antar-daerah di bidang pengelolaan TPA. Cara mengevaluasi adalah dengan meninjau dasar hukum dan mengidentifikasi pandangan pelaku terhadap kerjasama. Kasus studi yang dipilih adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung yang tidak terlaksana sampai saat ini. Beberapa hal yang menyebabkan program tersebut tidak terlaksana adalah: a. Peraturan kerjasama tidak lengkap. Peraturan yang disepakati kedua belah pihak sangat umum. Peraturan kerjasama tidak dilengkapi dengan: tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama, badan yang menangani, hak dan kewajiban, sanksi, kontribusi pembiayaan, pemanfaatan dan pembagian basil kerjasama, dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Hal ini mengakibatkan peraturan tidak dapat diimplementasikan. b. Program kerjasama bukan merupakan prioritas utama pembangunan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya: pengerahan sumber daya yang cukup, tindak lanjut program, dan pengawasan DPRD terhadap kerjasama tersebut. c. Keterbatasan dana masing-masing daerah dan kesulitan dalam berbagi modal (sharing) mengingat pengelolaan TPA yang mahal. Tidak terlaksananya kerjasama antar-daerah menunjukkan bahwa pemda terkait tidak siap untuk melakukan kerjasama. Ketidaksiapan untuk saling berbagi permasalahan maupun saling memahami satu sama lain. Masing-masing pihak memperjuangkan kepentingannya sendiri dan sulit berkompromi.