Perpustakaan Digital ITB

Perdebatan tentang keberhasilan dan keefektifan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai salah satu common property resource terkait erat dengan masalah tata kelola pemerintahannya. Berbagai definisi tentang tata kelola pemerintahan menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan mensyaratkan pelibatan dan kerjasama antara aktor-aktor pemerintah dan aktor lain di luar pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui jaringan dan kemitraan. Berbagai pengalaman dan kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan pendekatan top-down dan bottom-up yang selama ini digunakan. Peneliti dan praktisi menyatakan pentingnya menyesuaikan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan menyediakan lingkungan dan platform belajar yang partisipatif dimana individu dapat bertemu, belajar bersama, dan mengambil keputusan kolektif. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, interaksi yang intensif antara aktor yang terlibat ternyata berkaitan dengan adanya konstruksi refleksif atau perubahan identitas personal dan kolektif yang terkait dengan alam. Terkait dengan pendekatan tata kelola, disimpulkan bahwa adanya perbedaan pendekatan pengelolaan (terutama antara pendekatan top-down dan bottom-up) memunculkan adanya perbedaan penguasaan pengetahuan, yang berimplikasi pada perbedaan interaksi antar stakeholder dalam proses pembelajaran sosial sehingga kemungkinan akan menghasilkan outcome yang berbeda pula. Penelitian ini berupaya menggali dan memahami sejauh mana pembelajaran sosial terjadi dalam pengelolaan KKP secara top-down dan bottom-up, terutama terkait proses dan outcome pembelajaran sosial dalam kedua pendekatan tersebut. Hasilnya kemudian digunakan untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk mempromosikan pembelajaran sosial dalam lingkup yang lebih luas dalam bentuk co-management yang menyeimbangkan pendekatan top-down dan bottomup dalam pengelolaan KKP. Strategi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan studi adalah dengan penggunaan studi kasus. Strategi ini digunakan karena penelitian ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan situasi yang relevan untuk menggunakan ii studi kasus, yaitu: fokus untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus tertentu, misalnya dalam hal program, kejadian, aktivitas, atau individu, baik individu secara perorangan maupun sekelompok individu, atau fenomena yang kompleks dan tidak mungkin dijelaskan melalui eksperimen. Sebagai sebuah metode penelitian empiris, studi kasus bertujuan untuk mengetahui fenomena kontemporer secara mendalam dan dalam konteks kehidupan nyata dan batasan antara fenomena serta konteks relatif menyatu dan tidak dapat dipisahkan secara jelas,serta jika pertanyaan yang diajukan adalah “bagaimana” atau “mengapa” dimana peneliti tidak memiliki kontrol terhadap suatu kejadian. Penggunaan studi kasus diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait hasil pembelajaran sosial dalam perencanaan dan pengelolaan KKP sesuai dengan konteksnya. Kasus studi dilihat dan dikaji berdasarkan ukuran yang realistis dan terbuka, dan bukan berdasarkan pertimbangan yang mana yang dianggap ‘benar’ atau ‘terbaik’ dari sisi teoretis. Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa konservasi sumberdaya alam harus secara fundamental bergeser dari pertimbangan ekologis semata dan mulai mengarah pada pertimbangan realitas sosial yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin tercapainya tujuan konservasi dan pembangunan secara bersama-sama. Oleh karenanya, penggunaan perspektif pembelajaran sosial dalam pengelolaan KKP yang disertai dengan analisis hubungan antarstakeholder memungkinkan penelitian ini untuk melihat interaksi antara berbagai stakeholder yang berbeda dengan dinamika sosial yang berlangsung di dalamnya, interaksi antara stakeholder dengan lingkungan, dan bagaimana interaksi tersebut memengaruhi inisiatif konservasi dan sebaliknya. Hal ini menjadi relevan terutama pada saat ini, dimana sumberdaya kelautan secara global mengalami berbagai tekanan akibat eksploitasi yang berlebih, degradasi habitat, dan ancaman perubahan iklim. Disertasi ini menekankan pada keuntungan mengelola KKP secara bersama-sama melalui suatu tindakan kolektif, tanpa bermaksud menganjurkan co-management sebagai satu-satunya solusi untuk mengelola suatu KKP. Dibandingkan dengan mengedepankan perbedaan antara sistem pengelolaan top-down yang dilakukan pemerintah dengan sistem bottom-up yang dilakukan masyarakat, disertasi ini menekankan pada konvergensi antara kedua sistem tersebut dalam suatu perspektif pembelajaran sosial, sekaligus menekankan pada peran peneliti sosial untuk menjembatani perbedaan antara teori dan praktik co-management.