Salah satu upaya untuk terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih adalah dengan transparansi dan akuntabilitas, antara
lain melalui penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang bertujuan
untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta tertib administrasi di
lingkungan instansi pemerintah. Secara umum sistem TNDE dirancang dengan
sistem tersentralisasi dan dikelola oleh setiap instansi pemerintah, sehingga data
dan catatan aktivitas proses naskah dinas disimpan pada basis data terpusat dan
dikelola oleh satu unit organisasi. Namun terdapat beberapa kekurangan dari
sistem tersentralisasi ini terutama pada alur kerja naskah dinas yang melibatkan
lebih dari satu unit organisasi, yaitu ketergantungan kepada pihak ketiga yang
merupakan otoritas tunggal pengelola data naskah dinas. Jika ada kegagalan
sistem pada periode waktu tertentu maka akan meningkatkan waktu siklus
aktivitas dan mengurangi efisiensi waktu aktivitas dalam proses bisnis naskah
dinas.
Solusi berbasis blockchain yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah untuk
menghindari terjadinya waktu tunda selama siklus waktu aktivitas dalam proses
bisnis ketika kegagalan sistem terjadi yang dapat menyebabkan penurunan
efisiensi waktu aktivitas. Blockchain membuat sistem naskah dinas menjadi
“Trusless Operation” dengan setiap partisipan dari unit organisasi yang berbeda
memiliki salinan data transaksi melalui mekanisme konsensus. Dalam penelitian
ini, tahapan merancang sistem penyimpanan data berbasis blockchain dijelaskan
mulai dari desain arsitektur umum. Selain itu, algoritme smart contracts dirancang
sesuai dengan logika bisnis dari naskah dinas, serta implementasi mekanisme
konsensus berbasis Byzantine Fault Tolerance (BFT). Hasil simulasi
menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat mengurangi waktu tunda dalam
siklus waktu aktivitas selama kegagalan sistem selama jumlah peer yang
mengalami kegagalan dalam batas toleransi sehingga dapat meningkatkan
efisiensi waktu aktivitas.