Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Letak geografis Kabupaten Indramayu yang berada di Pantai Utara Jawa menjadikan Kabupaten ini dapat memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap serta peluang pemasaran yang strategis. Kondisi ini menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berencana mengembangkan potensi perikanan yang ada, sehingga Kabupaten Indramayu dapat menjadi salah satu Kabupaten pemasok sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Dalam mendukung upaya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu kemudian membuat suatu pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan yang terletak di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Pengembangan infrastruktur Pelabuhan Perikanan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan pendapatan daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam keberjalananya, Pelabuhan Perikanan Dadap ini terus mengalami kemunduran sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 2003. Sepinya kegiatan ekonomi perikanan yang terjadi di PPI Dadap tidak terlepas dari kondisi kapasitas ekonomi masyarakat
di sekitarnya, khususnya masyarakat nelayan yang merupakan pelaku ekonomi utama perikanan di PPI Dadap. Lingkup kondisi kapasitas ekonomi masyarakat yang akan
dibahas dalam penelitian kali ini terdiri dari 7 (tujuh) kategori, yaitu : kondisi pendapatan (income), sumber daya (resources), pasar (market), sosial & budaya (society & culture), tingkat pendidikan ,peraturan dan institusi terkait (rules/institutions), serta kondisi tingkat partisipasi (participation skill) dari
masyarakat nelayan Dadap. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa ternyata kondisi kapasitas ekonomi masyarakat nelayan di Dadap masih terbilang rendah. Rendahnya kondisi kapasitas ekonomi masyarakat nelayan di Dadap ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : kondisi sumber daya manusia dari masyarakat nelayan yang memang belum diberdayakan; kondisi organisasi internal masyarakat nelayan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat nelayan Dadap; serta peran dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang kurang dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat
nelayan dalam mengembangkan serta membantu menyelesaikan masalah dari masyarakat nelayan Dadap. Kondisi kapasitas ekonomi masyarakat nelayan Dadap ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan pelabuhan perikanan Dadap berupa suatu hubungan alamiah di antara keduanya.