Masalah dampak industrialisasi di Kawasan Perkotaan Rancaekek disebabkan pencemaran Sungai Cikijing oleh limbah cair industri. Pencemaran ini menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan polusi air bagi penduduk di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sementara kawasan industri yang mencemarinya berada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Permasalahan sosial ekonomi masyarakat timbul, mulai gangguan kesehatan akibat penggunaan air yang tercemar sampai kehilangan mata penceharian akibat tidak produktifnya lahan pertanian. Perbedaan guna lahan di kedua daerah yang berseberangan menjadi penyebab masalah. Berbagai usaha dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Usaha ini berlangsung dilakukan berkali-kali, namun usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil karena belum adanya kesepakatan yang dapat menyelesaikan masalah, sapai pada tahun 2008 terjadi dialog penyelesaian masalah. Pada dialog tersebut Pokja Pokja Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung menjadi fasilitator. Pokja tersebut dipimpin oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat. Salah satu butir kesepakatan yang dihasilkan menjadi solusi yang menurut kajian struktur persepsi yang dilakukan menggambarkan solusi yang disetujui semua pihak, terutama masyarakat dan pihak industri. butir kesepakatan ini dihasilkan tidak hanya melalui arena formal , tetapi juga melalui arena informal pembentukan kesepakatan. Namun sampai saat studi ini dilakukan, butir kesepakatan ini belum terwujud. Berbagai kajian ilmiah dilakukan terhadap kasus ini, mulai kajian dari sisi sosial ekonomi maupun dari sisi politik dalam konteks perencanaan. Tugas akhir ini meneliti kasus tersebut dari sisi perencanaan dan politik. Kajian dilakukan mengenai struktur kekuasaan dan struktur persepsi aktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah dampak industrialisasi di Rancaekek. Struktur kekuasaan diteliti melalui penggunaan analisis stakeholder, sedangkan struktur persepsi diteliti melalui penggunaan metodologi Q. Kedua metode ini berada pada pendekatan kualititatif studi kasus. Struktur kekuasaan menggambarkan keadaan kekuasaan dan relasi antaraktor dalam penyelesaian masalah ini, sedangkan struktur persepsi menggambarkan kesetujuan dan pertidaksetujuan terhadap beberapa hal terkait penyelesaian masalah. Struktur kekuasaan yang dihasilkan dari studi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa masyarakat masih berada pada kategori pewerless karena kurang signifikannya peran tokoh masyarakat dan perbedaan kepentingan antarmereka sendiri. Hal ini menyebabkan masalah berlarut-larut. Sementara struktur persepsi menggambarkan pandangan terhadap masalah sebelum dan sesudah terjadinya dialog pembentukan kesepakatan serta solusi yang disepakati semua pihak terkait masalah yang mereka alami.